SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun bersama BPJS Kesehatan baru-baru ini melakukan rapat dan evaluasi bersama untuk peningkatan layanan kesehatan di RSUD Chatib Quzwain Sarolangun.

Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bahri mengatakan untuk memenuhi standar fasilitas kesehatan, Pemkab telah menitipkan anggaran sebesar 7 milyar di RSUD.

“Diskusi yang kita berkembang itu ada tiga substansi, yakni satu pemenuhan fasilitas kesehatan berdasarkan rekomendasi dari BPJS. Dua, terkait persoalan kita sudah UHC non ad-hoc cukup membawa KTP masyarakat semuanya harus diberikan pelayanan,” katanya, Minggu (16/2).

Diceritakan Bahri, melalui anggaran yang telah diselipkan di APBD Sarolangun. Diharapkan RSUD dapat memenuhi standar sarana dan prasarana agar layanan kesehatan dapat lebih optimal kedepan.

Selain itu, peningkatan kualitas SDM kesehatan juga tidak luput sebagai arahan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Sarolangun.

“Tiga berbicara kesiapan kita pelaksanaan program bapak presiden dalam astacita bapak presiden pemeriksaaan kesehatan gratis, bagaimana kita bicara kesiapan sarana dan prasarana untuk medikal chek up di puskesmas dan SDM terutama analisisnya,” ungkapnya.

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun mencadangkan anggaran sebesar Rp 79 milyar dari sejumlah kegiatan termasuk untuk infrastruktur di tahun 2025.

Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, pencadangan dilakukan sebagai rangka menindaklanjuti intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat bersama Mendagri dan menkeu RI.

“Yang melakukan pemotongan bukan kita pemerintah daerah tetapi secara nasional arahan bapak presiden, didalam inpres dan kita menerima PMK 29 tahun 2025 ditetapkan bahwa dari 79 miliar pemotongan APBD kita penyesuaian TKDD,” ujarnya, Senin (10/2).

Diceritakan, anggaran Rp 79 milyar itu didapat dari hasil Rp 31 milyar pemotongan DAK fisik untuk pembangunan jalan di Kecamatan limun dan Rp 744 juta untuk pembangunan irigasi DAU di Dinas PUPR Sarolangun.

“79 Miliar itu secara nasional, bukan saja di Sarolangun tetapi semua daerah fokusnya adalah DAK terkait infrastruktur karena perintah bapak presiden mengurangi anggaran infrastruktur, kita coba efisiensi untuk mendukung program yang telah diatur dalam program astacita bapak presiden prabowo,” katanya.

Selain pemangkasan anggaran di bidang infrastruktur, pengurangan dari perjalanan dinas juga dilakukan sebanyak 50 persen.

Kegiatan lain, seperti rapat dan belanja kegiatan juga turut dikurangi di masing-masing OPD dalam lingkup Kabupaten Sarolangun.

“Yang masih kita sisir lagi itu kita pindahkan ke BTT, kita simpan uangnya, kita tunggu apa kebijakan dari pemerintah pusat dalam konteks melaksanakan prioritas nasional. Yang jelas kita diminta untuk mendukung pelaksanaan makan siang gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkapnya.

SAROLANGUN – Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bahri akhirnya melantik delapan dari sembilan jabatan eselon ll hasil seleksi lelang terbuka pada tahun 2024 lalu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan, dilakukan Jumat (7/2) sore dan dihadiri unsur Forkopimda Sarolangun. Bahri mengatakan, pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala OPD yang telah lama kosong.

“Saya Penjabat Bupati Sarolangun dengan resmi melantikan saudara sebagai JPT di lingkungan Pemkab Sarolangun, promosi dan mutasi adalah hal biasa terjadi bagi suatu instansi maka saya harap meningkatkan kinerja baik Pemerintah Daerah maupun instansi itu sendiri,” ujarnya.

Diharapkan, kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka, diminta untuk cepat beradaptasi dan memahami tugas-tugas dan mampu meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing.

“Bangun sinergi yang harmonis dalam melaksanakan tugas yang efektif khususnya dengan Pemprov Jambi, Forkopimda Sarolangun dan senantiasa siap siaga bersikap profesional, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Dalam pengisian jabatan, Pj Bupati menegaskan telah menjalankan segala ketentuan dan menekan pejabat untuk mampu mewujudkan visi-misi Bupati dan wakil Bupati Sarolangun terpilih nantinya.

“Kepada saudara juga mencermati kebijakan pemerintah pusat bahwa arahan presiden untuk menerapkan efisiensi anggaran, agar tidak ada biaya yang dihamburkan semua harus berfokus pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Kedelapan pejabat yang dilantik itu, diantaranya Kepala DPPKB Sarolangun diisi Jupri yang sebelumnya menjabat Camat Pauh.

Kepala Disparpora Sarolangun Suryadi yang sebelumnya menjabat Kabag Umum. Kepala Bakesbangpol Hurdi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bakesbangpol Sarolangun.

Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi yang sebelumnya menjabat Kabid Mutasi, Kepala Dinas Perhubungan Supriyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perkim.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Setiadi yang sebelumnya menjabat Kabid Perencanaan Anggaran. Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora yang sebelumnya menjabat Sekcam Batang Asai.

Sementara itu, untuk satu jabatan yang masih belum dilakukan pengisian meski telah melakukan lelang yakni Kepala Bappeda Sarolangun. Pengisian jabatan itu masih di pending Pj Bupati Sarolangun.

“Nanti kita serahkan untuk Bupati terpilih,” ungkapnya.

SAROLANGUN – Jembatan penghubung antar dusun di Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Jambi rusak akibat gempuran hujan tinggi belakangan ini.

Jembatan penghubung dusun sungai merah dan dusun sumber agung, kondisi tiang penyangganya rubuh sehingga masyarakat diminta untuk tidak menggunakan jembatan sementara ini.

“Kita meninjau jembatan dengan intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan jembatan ini penahan dibawahnya itu rubuh. Langkah antisipasi kita saat ini kita melarang kendaraan dulu lewat agar jangan sampai jembatan ini patah,” ujar Penjabat Bupati Sarolangun Bahri, Selasa (4/2).

Bahri memerintahkan BPBD dan Dinas PUPR Sarolangun berkordinasi untuk mengupayakan perbaikan jembatan dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, setelah mendapat gambaran untuk perbaikan jembatan. Bahri berencana menggunakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan.

“Nanti kita bebankan dari anggaran BTT, untuk kita geser segera kita tindak lanjuti. Jangan sampai ini rubuh karena kalau rubuh lebih besar biayanya yang dikeluarkan dari pada mengganti tiangnya,” ujarnya.

Senada dengan Pj Bupati Sarolangun, anggota DPRD Sarolangun Riki Angriawan menambahkan untuk penanganan jangka pendek pihaknya mendukung penggunaan dana BTT.

“Mungkin nanti anggaran Kabupaten Sarolangun sudah normal dan tidak ada rekofusing, jangka panjangnya kita usulkan yang baru,” ungkapnya.