SAROLANGUN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sarolangun memastikan ketersediaan anggaran publikasi di tahun 2025.

Meski terkena dampak pemangkasan anggaran, Kepala Diskominfo Sarolangun Ahmad Nasri mengatakan, pihaknya telah mengupayakan anggaran publikasi ditahun 2025.

“Memang ini karena adanya rasionalisasi anggaran, kemarin kita di Kominfo ini ada dua kali rasionalisasi anggaran. Kita saling berbagi, artinya seluruh kawan-kawan media yang aktif dan memang berprofesi di Sarolangun itu kita upayakan terakomodir,” katanya, Selasa (18/2).

Menurutnya, untuk anggaran publikasi media elektronik di tahun 2025. Diskominfo Sarolangun kebagian anggaran lebih kurang dibawah Rp 300 an juta.

“Kalau untuk media elektronik itu kita 300 juta kebawah, tidak sampai 300. 200 sekian la. Sehingga ada yang 3 juta, ada yang 4 juta,” ujarnya.

Kepala Diskominfo Sarolangun mengungkap, pihaknya telah mengupayakan anggaran publikasi tetap disediakan di 2025 ini. Meski harus mengurangi anggaran operasional lainnya.

Selain itu, dengan kondisi yang ada, Ahmad Nasri mengharap rekan pengusaha media bersabar dan berjanji akan mengupayakan penambahan anggaran ditahun berjalan.

“Kalau media yang baru kerjasama dengan kominfo wajar kita belum bisa mengakomodir besar untuk anggarannya. Sekarang sudah kita upayakan dan begitulah kondisinya,” ungkapnya.

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun bersama BPJS Kesehatan baru-baru ini melakukan rapat dan evaluasi bersama untuk peningkatan layanan kesehatan di RSUD Chatib Quzwain Sarolangun.

Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bahri mengatakan untuk memenuhi standar fasilitas kesehatan, Pemkab telah menitipkan anggaran sebesar 7 milyar di RSUD.

“Diskusi yang kita berkembang itu ada tiga substansi, yakni satu pemenuhan fasilitas kesehatan berdasarkan rekomendasi dari BPJS. Dua, terkait persoalan kita sudah UHC non ad-hoc cukup membawa KTP masyarakat semuanya harus diberikan pelayanan,” katanya, Minggu (16/2).

Diceritakan Bahri, melalui anggaran yang telah diselipkan di APBD Sarolangun. Diharapkan RSUD dapat memenuhi standar sarana dan prasarana agar layanan kesehatan dapat lebih optimal kedepan.

Selain itu, peningkatan kualitas SDM kesehatan juga tidak luput sebagai arahan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Sarolangun.

“Tiga berbicara kesiapan kita pelaksanaan program bapak presiden dalam astacita bapak presiden pemeriksaaan kesehatan gratis, bagaimana kita bicara kesiapan sarana dan prasarana untuk medikal chek up di puskesmas dan SDM terutama analisisnya,” ungkapnya.

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun mencadangkan anggaran sebesar Rp 79 milyar dari sejumlah kegiatan termasuk untuk infrastruktur di tahun 2025.

Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, pencadangan dilakukan sebagai rangka menindaklanjuti intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat bersama Mendagri dan menkeu RI.

“Yang melakukan pemotongan bukan kita pemerintah daerah tetapi secara nasional arahan bapak presiden, didalam inpres dan kita menerima PMK 29 tahun 2025 ditetapkan bahwa dari 79 miliar pemotongan APBD kita penyesuaian TKDD,” ujarnya, Senin (10/2).

Diceritakan, anggaran Rp 79 milyar itu didapat dari hasil Rp 31 milyar pemotongan DAK fisik untuk pembangunan jalan di Kecamatan limun dan Rp 744 juta untuk pembangunan irigasi DAU di Dinas PUPR Sarolangun.

“79 Miliar itu secara nasional, bukan saja di Sarolangun tetapi semua daerah fokusnya adalah DAK terkait infrastruktur karena perintah bapak presiden mengurangi anggaran infrastruktur, kita coba efisiensi untuk mendukung program yang telah diatur dalam program astacita bapak presiden prabowo,” katanya.

Selain pemangkasan anggaran di bidang infrastruktur, pengurangan dari perjalanan dinas juga dilakukan sebanyak 50 persen.

Kegiatan lain, seperti rapat dan belanja kegiatan juga turut dikurangi di masing-masing OPD dalam lingkup Kabupaten Sarolangun.

“Yang masih kita sisir lagi itu kita pindahkan ke BTT, kita simpan uangnya, kita tunggu apa kebijakan dari pemerintah pusat dalam konteks melaksanakan prioritas nasional. Yang jelas kita diminta untuk mendukung pelaksanaan makan siang gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkapnya.

SAROLANGUN – Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bahri akhirnya melantik delapan dari sembilan jabatan eselon ll hasil seleksi lelang terbuka pada tahun 2024 lalu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan, dilakukan Jumat (7/2) sore dan dihadiri unsur Forkopimda Sarolangun. Bahri mengatakan, pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala OPD yang telah lama kosong.

“Saya Penjabat Bupati Sarolangun dengan resmi melantikan saudara sebagai JPT di lingkungan Pemkab Sarolangun, promosi dan mutasi adalah hal biasa terjadi bagi suatu instansi maka saya harap meningkatkan kinerja baik Pemerintah Daerah maupun instansi itu sendiri,” ujarnya.

Diharapkan, kepada para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka, diminta untuk cepat beradaptasi dan memahami tugas-tugas dan mampu meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing.

“Bangun sinergi yang harmonis dalam melaksanakan tugas yang efektif khususnya dengan Pemprov Jambi, Forkopimda Sarolangun dan senantiasa siap siaga bersikap profesional, transparan dan akuntabel serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Dalam pengisian jabatan, Pj Bupati menegaskan telah menjalankan segala ketentuan dan menekan pejabat untuk mampu mewujudkan visi-misi Bupati dan wakil Bupati Sarolangun terpilih nantinya.

“Kepada saudara juga mencermati kebijakan pemerintah pusat bahwa arahan presiden untuk menerapkan efisiensi anggaran, agar tidak ada biaya yang dihamburkan semua harus berfokus pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Kedelapan pejabat yang dilantik itu, diantaranya Kepala DPPKB Sarolangun diisi Jupri yang sebelumnya menjabat Camat Pauh.

Kepala Disparpora Sarolangun Suryadi yang sebelumnya menjabat Kabag Umum. Kepala Bakesbangpol Hurdi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bakesbangpol Sarolangun.

Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi yang sebelumnya menjabat Kabid Mutasi, Kepala Dinas Perhubungan Supriyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perkim.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Setiadi yang sebelumnya menjabat Kabid Perencanaan Anggaran. Kepala DP3A Sarolangun Yudis Kenromora yang sebelumnya menjabat Sekcam Batang Asai.

Sementara itu, untuk satu jabatan yang masih belum dilakukan pengisian meski telah melakukan lelang yakni Kepala Bappeda Sarolangun. Pengisian jabatan itu masih di pending Pj Bupati Sarolangun.

“Nanti kita serahkan untuk Bupati terpilih,” ungkapnya.