sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Wabup: Itu Kelalaian Dinas Damkar

Soal Gaji Petugas Damkar yang belum Dibayar

SAROLANGUN-Soal gaji puluhan petugas pemadam kebakaran (Damkar), yang saat ini menjadi permasalahan internal Dinas Damkar, Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri menilai merupakan kelalaian kerja oleh Dinas Damkar itu sendiri yang saat ini dipimpin oleh Tamrin.

Baca :  Tak Terima Gaji, Mobil Damkar di antar ke Gedung DPRD

Hal itu dikatakannya saat dikonfirmasi harian ini di ruang kerjanya kemarin (26/09). Menurutnya Dinas Damkar menggunakan hak petugas damkar (Gaji, red) untuk melaksanakan kegiatan operasional Dinas Damkar, sehingga gaji para petugas tidak dibayarkan.

“Ini kelalaian dari Dinas Damkar itu sendiri, kita sudah panggil Kadis damkar, bahwa pengakuannya gaji petugas itu dipakai untuk kegiatan operasional mereka,” katanya.

Padahal Wabup menjelaskan, gaji para petugas itu sudah diSPJkan bahkan dicairkan, sehingga wajar petugas Damkar mengeluh dan melakukan aksi ke DPRD Sarolangun Senin kemarin.

“Spj gajinya sudah diajukan dan dicairkan, tapi duitnya terpakai untuk kegiatan operasionalnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, gaji petugas tersebut dirinya meminta agar bulan Oktober mendatang sudah diselesaikan oleh Dinas itu sendiri, dan bahkan dari keterangan yang dia dapatkan dari Kadis Damkar, bahwa kegiatan operasional Damkar yang sudah dilaksanakan ternyata masih ada dananya yang belum cair. Maka dana itu nantinya akan dipakai untuk menutup gaji petugas yang belum dibayarkan.

Baca : Mobil Damkar Datangi Dewan, Supratman Terkejut

“Namun masih ada dana kegiatan yang sebelumnya dipakai untuk gaji itu belum cair, maka itulah nanti yang akan menutup kembali gaji petugas itu,” jelasnya lagi.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa terjadinya gaji petugas dipakai untuk kegiatan itu, disebabkan Dinas Damkar ini belum memiliki sistim penganggaran kegiatan yang konkrit seperti dinas lainnya, karena masih dinas baru atas perubahan nomenklatur.

“Sebelumnya Damkar inikan dibawah BPBD, tapi sejak Januari berpisah, jadi berdiri sendiri. Saat itu anggaran dinas belum konkrit karena anggarannya ada di BPBD dalam pembahasan APBD murni tahun 2017 pada tahun 2016 lalu, otomatis anggaran dinas damkar belum ada,” tukasnya.

Senin kemarin (25/9) belasan petugas Damkar mendatangi Gedung DPRD dan memarkinkan dua unit mobil Damkar disana. Aksi tersebut dilakukan karena petugas Damkar yang berstatus honorer belum menerima gaji.(so31)