sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

UU MD3 Dapat Penolakan PMII Sarolangun, Ini Pasal-pasal Yang Direvisi

PMII Sarolangun beroorasi degedung DPRD Sarolangun menolak revisi UU MD3, Senin (5/3/18). Poto : aji

SAROLANGUN– Hari ini, senin (5/3) DPRD sarolangun di gruduk puluhan Mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), untuk menyampaikan penolakan revisi undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3 yang sudah di setujui 10 Fraksi di Parlemen.

Demo PMII menolak Revisi UU MD3 di gedung DPRD Sarolangun sempat memanas antara Petugas Keamanan dengan pendemo, Beruntung dua anggota DPRD dan Ketua DPRD sarolangun M Saihu segera menemui pendemo sehingga situasi bisa terkendali.

Pendemo menuding UU MD3 yang baru itu tidak berpihak pada rakyat serta mencidrai system Demokrasi di Indonesia.

Dalam peraturan yang baru ini beberapa pasal dihapus dan ada juga yang mengalami perubahan.

Pasal yang mengalami perubahan itu antara lain terkait dengan tugas dan wewenang DPR, komposisi pemimpin komisi dan Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Berikut pasal-pasal yang mengalami perubahan:

I. Ketentuan Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi:

(1) DPR‎ dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bagsa dan negara.

[junkie-button url=”http://sarolangunonline.com/?p=14908&page=2″ style=”blue” size=”small” type=”square” target=”_self”] Berita Selanjutnya>>> [/junkie-button]

Baca juga: