GERBANG INFORMASI KITO

Tontawi Yakini Dewan Baru Tidak Main Proyek

Tontawi Jauhari dan M Syaihu saat serah terima jabatan Pimpinan Dewan. Foto:dok/so

SAROLANGUN – Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari, SE segudang tugas sudah menunggu untuk segera dikerjakan. Diantaranya alat kelengkapan dewan, pembahasan KUA PPAS, Kemudian pembahasan Tiga Ranperda (Ranperda PDAM, P2DK dan Penyertaan modal Bank Jambi) yang harus segera direvisi serta penyelesaian R-APBD Kabupaten Sarolangun.

“Alat kelengkapan dewan sesegera mungkin akan kita bentuk, ada lagi agenda KUA PPAS sekarang sudah masuk dari pak bupati, kemudian kita selesaikan tiga Ranperda yakni Ranperda pdam, P2DK dan penyertaan modal bank Jambi yang harus kita revisi lagi. Seterusnya kita akan menyelesaikan r-APBD, tanggal 30 November harus selesai, ini target awal kita yang akan kita selesaikan saat ini,” kata Tontawi kepada awak media.

Kesemuanya itu tentu dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun yang berlangsung seperti sebelumnya. Namun, setiap kali ada rapat paripurna DPRD Sarolangun kerap kali terjadi sidang molor hingga berjam-jam bahkan ada yang ditunda.

Dikatakan Tontawi, setiap kali ada rapat paripurna di DPRD Sarolangun hal tersebut akan tidak terjadi lagi. Ia berkomitmen bersama pimpinan DPRD Sarolangun dan para anggota DPRD Sarolangun yang jumlahnya 35 orang tersebut kedepan akan meningkatkan kedisiplinan.

“Kedepan Insa allah kita akan selalu tepat waktu, kita undangan jam 09.00 Wib, on time dan Insa allah jam 09.30 Wib kita sudah mulai,” katanya.

Selain itu, kata politisi, partai Golkar ini bahwa anggota DPRD tidak boleh bermain proyek yang bisa dilakukan pemantauan, sebab dirinya berkomitmen kedepan diharapkan para anggota DPRD tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan.

“Anggota DPRD tidak boleh main proyek, silahkan nanti di cek apakah anggota dewan yang baru ini main proyek. Insa allah kami tidak akan menyalahgunakan kewenangan kami sebagai anggota DPRD,” katanya.

Yang jelas DPRD, lanjutnya, dewan  harus berintegritas. Kemudian produk DPRD ini terjamin di mata hukum, dan kerja samanya ditingkat tingkatkan lagi.

” Kalau selama ini sudah baik, maka kita tingkatkan lagi,” kata dia menambahkan.(se31)