sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Tolak Kebijakan Presiden Jokowi-Jk, Puluhan Mahasiswa Jambi Demo

HADANG : Demo mahasiswa sempat memanas saat mahasiswa menahan truk tangki. Photo : mardiyansah

JAMBI – Aliansi Mahasiswa Jambi yang terdiri dari  BEM KBM UNJA, BEM STMIK NH, BEM STIE Muhammadiyah, BEM UNBARI, Mahasiswa IAIN STS Jambi, KAMMI dan IMND) berunjuk rasa menuntut kebijakan Presiden Joko Widodo di Simpang BI Jambi dilanjutkan ke Gedung DPR Provinsi Jambi, Kamis (12/1).

Sempat memanas saat Mahasiswa menahan truk tangki yang sedang melintas sebagai bentuk protes kepada pemerintahan Presiden Jokowidodo.

Pantauan di lokasi, pada saat mahasiswa menyampaikan orasi, tiba-tiba melintas mobil tangki milik pertamina, masa mahasiswa berusaha menyetop mobil tersebut. Pihak keamanan, aksi pemberhentian mobil tangki milik pertamina dapat dihindari.

Setelah puas menyampaikan aksi di Simpang BI, para mahasiswa melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Provinsi Jambi.

Mahasiswa yang hadir tampak juga di mintai untuk menandatangani sepanduk Petisi Menolak Kebijakan Jokowi-JK yang tidak Pro Rakyat. “secara prinsip hendak mewujudkan NKRI yang mandiri,berdaulat serta memajukan kesejahteraan rakyat.

“Seharus nya pemerintah memberi rasa aman,damai dan sejahtera,sekarang malah dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru, kini di awal tahun 2017, belum sepekan ditahun baru ini rakyat dikejutkan dengan kenaikan BBM,pajak kendaraan, pelayanan publik (STNK,BPKB,SKCK) dan tarif listrik.

Kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintahan jokowi-jk sangat tidak sejalan dengan konsep nawacita dan Trisakti yang gembar-gemborkan pada saat kampanye pilpres 2014 lalu. Pemerintahan Jokowi-JK sangat menjerat kehidupan rakyat. perlahan S

sampai saat ini belum terlihat ada progres kerakyatan dari pemerintah tahan ini,” Hardiansyah koordinator umum aksi 121, dalam orasinya.

Pada Aksi yang dikenal dengan sebutan Aksi Bela Rakyat 121 ini, terdapat lima point penting yang menjadi tuntutan Mahasiswa, diantaranya yakni menuntuntut pemerintah untuk segera Mencabut PP No 60 tahun 2016, turunkan harga TDL,BBM,Pajak berkendara dan pelayanan publik lainnya, Tolak Tenaga Kerja Asing (TKA),prioritaskan pekerja Indonesia, Bangun industri nasional berlandaskan pasal 33 UUD 1945, Menuntut pemerintah untuk tidak saling lempar tangan dalam membuat kebijakan. (mar)