sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Terkendala SPJ, 285 Desa Belum Cairkan Dana Desa

KERINCI – Meski sudah memasuki masa pencairan tahap ke dua, namun sampai Oktober 2017, seluruh desa di Kabupaten Kerinci belum ada yang mencairkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Hal ini dikarenakan, belum diserahkannya laporan pertanggungjawaban DD dan ADD tahap pertama.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BMPD) Kabupaten Kerinci, bahwa hingga saat ini sebanyak 285 desa di Kerinci belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan ADD tahap pertama.

Sehingga pencairan tahap kedua belum bisa dilaksanakan. Sementara berdasarkan jadwal yang ditentukan, seharusnya sejak Juni 2017 lalu, pencairan dana desa dan ADD tahap dua sudah dapat dilakukan.

“Jika sampai Desember laporan pertanggungjawaban belum juga diserahkan, maka akan dikenai sanksi. Mulai dari pemotongan DD dan ADD sebesar 20 persen. Hingga tidak menerima DD dan ADD selama 1 tahun berikutnya,” jelas pejabat di BPMD Kabupaten Kerinci, Minggu (22/10).

Sedangkan total jumlah dana desa dan ADD yang akan dicairkan tahap dua yakni sebesar Rp85 miliar. Di mana rata-rata setiap desa akan menerima sekitar Rp300 juta.

Peltu Kepala BPMD Kerinci, Julizarman, mengatakan pada 2017 ini juga terdapat dua desa yang belum menerima DD dan ADD tahap pertama.

Yakni desa Sanggarang Agung, Kecamatan Danau Kerinci dan Desa Koto Diair, Kecamatan Air Hangat, karena permasalahan internal di desa tersebut.

DPMD Kerinci mengimbau kepada pengurus desa, untuk segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD dan ADD tahap pertama.

Agar dapat mencairkan tahap kedua sebelum akhir Desember 2017. Apalagi tinggal dua bulan lagi masa pengerjaan proyek dana desa tersebut.

“Ini kita ingatkan betul kepada kades maupun pendamping desa, untuk bekerja maksimal dalam pelaporan, karena menyangkut keuangan negara. Laporan juga tidak asalan,” ungkapnya.

Di Kota Sungai Penuh, sejumlah desa masih dalam usaha penyelesaian penyelenggaraan program pembangunan dan pemberdayaan, dengan memanfaatkan dana desa tahap pertama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD) Sungai Penuh, M Rasyid, mengatakan untuk tahap pertama dana desa dicairkan sebanyak 60 persen.

Sejauh ini semua desa dalam Kota Sungai Penub sudah mencairkan dana desa tahap pertama. “Kita masih menunggu laporan dari semua desa, untuk pencairan dana desa tahap kedua,” ungkapnya. (so15)