sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Sepelekan Perintah Gubenur, Pemkab  Ngotot Tetap Laksanakan Proyek Fisik di APBDP

KUALATUNGKAL– Hasil evaluasi gubernur terhadap APBDP 2017 Kabupaten Tanjabbar menuai sorotan. Pasalnya dalam evaluasi tertera jelas bahwa untuk kegiatan fisik dilarang untuk dilaksanakan.

Penyediaan anggaran tersebut juga harus mempedomani pasal 87 ayat 2 peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan perubahan APBD perubahan 2017 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

Maka khusus untuk penyediaan anggaran proyek jembatan dan rumah kopel dilarang untuk dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBDP tahun 2017, sebagaimana maksud surat permenkeu nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014. Namun nyata nya apa yang diperintahkan oleh Gubernur Jambi dalam evaluasi APBDP 2017 sama sekali tidak diindahkan oleh pemkab tanjabbar.

Anggota Banggar DPRD Tanjabbar, H Saefuddin, mengatakan fraksi PAN jelas mengikuti apa arahan dari gubernur yang tertuang dalam evaluasi gubernur terhadap APBDP 2017.

” Kita menolak untuk dianggarkan kegiatan fisik seperti jembatan dan rumah kopel dalam APBDP 2017 sesuai dengan hasil evaluasi gubernur, ” ujarnya via ponsel kemarin. (22/10)

Banggar DPRD khususnya fraksi PAN meminta penjelasan dari TAPD Pemkab Tanjabbar, adapun jawaban Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Sekda dan Kepala BPKAD tetap ngotot untuk melaksanakan kegiatan fisik seperti jembatan dan rumah kopel.

” Ada jawaban tertulis disampaikan ke kita dan itu jadi pegangan kita di banggar karena mereka ( TAPD_red) menyanggupi akan selesai pekerjaan diakhir tahun,” terangnya.

“Entah dari mana dasarnya khusus rumah kopel TAPD bilang itu untuk pelayanan publik, padahal itu diperuntukan hanya untuk rumdis saja, ” imbuhnya.

Sayangnya sampai berita ini diturunkan TAPD pemkab yang dihubungi kepala BPKAD, Rajiun Sitohang maupun TAPD Pemprov Jambi yang dihubungi Peltu Sekda Provinsi Jambi,  Erwan Malik tidak menjawab pertanyaan media ini yang dikirim melalui pesan.(so29)

[metaslider id=12819]