sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Dewan Gelar Sidang Paripurna Pembahasan RAPBD 2018

PARIPURNA: Bupati Drs H cek Endra menyerahkan RKUA dan PPAS RAPBD 2018 kepada Ketua DPRD, H Muhammad Syaihu. Poto:hamzah

SAROLANGUN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun memprediksi belanja untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 sebesar Rp 1,24 Trilyun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar Rp 14 Milyar, jika dibandingkan dengan angka APBD 2017. APBD Kabupaten Sarolangun 2017 sebesar 1,12 Trilyun.

Hal ini disampaikan Bupati Sarolangun, Drs H Cek Endra di sidang paripurna DPRD kemarin (14/11), dengan agenda penyampaian pengantar Rancanagan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Sarolangun 2018 dari eksekutif.

Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, H Muhammad Syaihu didampingi dua pimpinan DPRD, yakni Amir Mahmud dan H Hapis Hasbiallah SE.

Menurut H Cek Endra, pendapatan daerah tahun 2018 diperkirakan Rp 1,17 Triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 99,78 Milyar lebih, dana perimbangan Rp 866,56 Milyar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 16,1 Milyar lebih. Sementara itu, dari Rp 1,24 Triliun prediksi belanja RAPBD 2018, terdiri dari Rp 665,25 Milyar belanja tidak langsung, dan Rp 584 Milyar untuk belanja langsung.

“Jumlah anggaran belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, atau terjadi defisit anggaran sekiatr Rp 76,80 Milyar lebih. Namun, defisit anggaran ini dapat kita tutupi dari SILPA tahun 2017,”jelasnya.

Ditambahkannya, sisi penerimaan pembiayaan daerah 2018, yang bersumber dari SILPA sebesar Rp 82,80 Milyar lebih. Sedangkan, untuk pengeluaran pembiayaan daerah Rp 6 Milyar. Ini direncanakan untuk penyertaan modal Pemkab pada PDAM Tirta Seko Batuah.

“Selisih antara pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto Rp 76,80 Milyar. Ini direncanakan untuk dipergunakan menutupi defisit anggaran yang terjadi pada 2018,”beber Bupati.

Sementara itu, H Cek Endra menerangkan, secara garis besar kebijakan belanja daerah 2018, diantaranya memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan umum, meliputi kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi sedang dan berat jembatan, peningkatan jalan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan lainnya.

“Pemkab juga meningkatkan SDM, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan sector pertanian dan perkebunan, perikanan, IKM, serta peningkatan kesehatan masyarakat,”tandasnya.(SO10)