sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Politik Uang Bukan Pelanggaran Tapi Kejahatan Politik dan Pemilu

waspadai-utama
Ketua Bawaslu RI Prof Dr Muhammad, SIP, MSi saat di wawancarai sejumlah wartawan. Poto:adi

SAROLANGUN-Selain Politisasi Birokrasi  dalam Pilkada nanti tetap diwaspadai terjadinya politik uang. Sebab politik uang tidak lagi sebagai pelanggaran, tapi sudah dikategorikan sebagai kejahatan politik dan kejahatan pemilu dan itu harus diperangi bersama.

‘’Caranya, selain penguatan dari segi regulasi yang sudah dihasilkan Komisi II DPR RI dan kementerian dalam Negeri, Bawaslu juga telah menyusun peraturan Bawaslu khsusus untuk menangani pelanggaran administrasi politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, artinya kita akan melakukan selain pencegahan juga melakukan tindakan secara tegas,’’ Ujar ketua Banwaslu Ri Prof Dr Muhammad, SIP, MSi.

Baca Juga : Waspadai Politisasi Birokrasi

Pelaku politik uang tidak hanya yang memberikan atau yang membagikan, tapi yang menerima bisa juga dikatakan politik uang.

‘’Jadi mohon maaf aturannya tegas sekarang, yakni undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota,‘’ kata Muhammad.

‘’Bahkan, penerima politik uang yang tidak melaporkan bisa kena pasal dengan ancaman pidana, berarti putusan pengadilan bisa saja mendapatkan ancaman kurungan,’’ tegasnya.

Tapi menurut pria ini, apapun juga, kalau semua bersinergi mengupayakan pencegahan, dirinya yakin politik uang bisa ditekan sampai level yang paling rendah sekalipaun.

‘’Dalam Pilgub Jambi sudah berjalan sangat baik, saya harap keberhasilan itu bisa kita pertahankan di Pilkada 2017, apalagi di Provinsi Jambi hanya tiga kabupten yang melaksanakan Pilkada, sehingga pengawasaan bisa dimaksimalkan,’’ pungkasnya.(so9)