sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Pj Bupati Sarolangun Sepakat Tambang Minyak di Kelola BUMD

bahas-utama
Tampak rapat Forkompimda yang dipimpin Pj Bupati Arief Munandar, dihadiri oleh perwakilan SKK Migas di ruang pola kantor bupati membahas masalah sumur ilegal di Desa Lubuk Napal. Poto:wahid

SAROLANGUN- Maraknya peraktek penambangan Minyak Ilegal di desa Napal Melintang, kecamatan Pauh mendapat perhatian serius dari SKK Migas. hal itu terlihat dengan di utusnya perwakilan SKK migas ke Sarolangun untuk melakukan survey dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan potensi minyak yang berada di area tersebu.

Perwakilan SKK migas juga meminta masukan dari Forkompimda terkai potensi serta aktivitas penambangan minyak yang di lakukan warga di tempat itu.

Dalam Rapat bersama Kamis (29/9), Anggota DPRD sarolangun, A H Mardzuki meminta agar sumur-sumur minyak ilegal di Kecamatan Pauh, terutama di desa Lubuk Napal dan sekitarnya, sebaiknya di kelola pemerintah melalui Badan Usaha Milik daerah (BUMD), sehingga bisa memberikan PAD bagi Sarolangun.

Menanggapi wacana akan pengelolaan sumur minyak di kelola BUMD, Toni perwakilan dari SKK Migas,belum bisa memberi jawaban, dengan dalih dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk hal itu.

“Saya tidak ada kewenangan untuk menjawab, kami dari perwakilan SKK Migas ke sini untuk melakukan survey dulu, kami akan mencari informasi dan menginput data-data, baik video, poto atau dokumen, minggu depan nanti kami akan presentasikan langsung ke SKK Migas dan Dirjen Migas, baru kami ada solusi yang akan dilaksanakan,’’ ungkapnya.

Sedangkan Pj Bupati sepakat dengan wacana pengelolaan sumur minya di kelola oleh BUMD seperti di daerah Siak.

“Kalau bisa kita ke Siak, untuk melihat langsung pengelolaan tambang sumur yang dikelola BUMD, dari pada tidak jelas seperti saat ini, Kami juga akan menunggu hasil survey dari SKK Migas, yang jelas harus ada aksi dan solusi” teraang Pj Bupati. (mg1/aji)