sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Penggunaan Dana Desa Di Sarolangun Belum Transparan

SAROLANGUN-Penggunaan dana desa perlu pengawasan yang maksimal, terutama oleh masyarakat desa setempat. Di Kabupaten Sarolangun ada tiga sumber dana yang masuk ke desa yang perlu pengawasan. Seperti alokasi dana desa (ADD) Dana P2DK yang sebelumnya bernama seratus juta satu desa (Serjusade) yang kini meningkat menjadi Rp 200 juta per desa. Dan juga ada dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Total dana secara keseluruhan yang masuk ke desa hampir Rp 1 miliar.

Sayangnya, hingga kini masyarakat di bawah masih bingung dalam pengawasan tersebut.

“Kami masyarakat juga perlu tau. Setiap pembangunan di desa berasal dari dana apa, apa ADD, dana desa atau dana P2DK,” kata Tarmizi seorang warga Sarolangun, kepada harian ini.

Ia mencontohkan, tidak seperti di Kabupaten lain yang sudah memulai transparansi penggunaan dana yang masuk ke desa dengan memampangkan pengumuman ditempat yang bisa diketahui oleh masyarakat.

“Kalau masyarakat Sarolangun bertanya dulu kepada perangkat desa baru tahu. Sebab selain tidak pengumuman penggunaan dana pada pekerjaan juga jarang ditempelkan merek,”tambahnya.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun Ahmad Zaidan dikonfirmasi mengakui terkait dana yang masuk ke desa wajib diumumkan kepada masyarakat desa agar masyarakat tahu.

“Ini harus diumumkan masyarakat, boleh usul kalau tidak ada diumumkan,”kata Zaidan.

Ditambahkanya, pengumuman itu boleh berbentuk papan pengumuman atau sejenisnya ditempelkan di balai desa. Seperti pagu dana yang masuk ke desa. Kenudian rincian penggunaanya untuk apa saja.

“Ini bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat agar tidak timbul kecurigaan,”urainya.

Mulai tahun 2017 ini Zaidan himbau agar semua desa membuat pengumuman itu dan jika perlu saat sholat Jumat perangkat desa juga bisa mengumumkannya

“Kita himbau agar dilakukan oleh desa. Tidak ada lagi desa yang tidak memberitahukan kepada masyarakat dan harus memasang merek dan papan pengumuman. Kalau masyarakat mengetahuinya pengawasan lebih optimal, tidak hanya perangkat terkait saja yang mengetahui,”pungkasnya.(so9)