sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Pendemo Sebut Pemda Bungo Pemerintahan Baketepai

MUARA BUNGO – Persoalan tenaga kerja kontrak (honorer, red) di Kabupaten Bungo sepertinya tak kunjung selesai.Pasalnya, Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah honorer banyak ditentang berbagai pihak. Mulai dari sesama anggota Dewan yang saling adu jotos hingga demo besar-besaran.

Hari ini, kamis (8/12) Kantor Bupati dan gedung DPRD Bungo kembali di Demo, pasalnya, menurut pendemo kebijakan yang diambil pemerintah tersebut dinilai tidak pro rakyat, dimana saat anjloknya perekonomian masyarakat saat ini, Pemkab Bungo malah akan menambah angka pengangguran.

“Kebijakan ini sangat tidak pro rakyat. Makanya kami menggelar unjuk rasa agar pemerintah tidak melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja kontrak, kami kasihan dan peduli dengan mereka, kalau seperti ini pemerintahan baketepai (berantakan-red) namanya ,”kata Rizal Fahlepi ketua LSM Padam’s koordinator demo.

“Kalau pengangguran bertambah, tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada tingginya angka kriminalitas. Jika uang tidak ada lagi untuk beli beras memangnya pemerintah mau ngasi makan masyarakat? Tidak kan! ,” tanyanya.

Oleh sebab itu pendemo berjanji akan terus melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah sampai ada jaminan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja kontrak.

“Kalau aspirasi kami tidak didengar disini, maka kami akan lakukan aksi di Jambi. Kalau di Jambi juga tidak didengarkan, maka kami akan melakukan aksi di Istana Negara ,” tutupnya.(hnd)