sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

PAD Perizinan Sarolangun Belum Mencapai Target

Herry Setiawan

SAROLANGUN–Memasuki akhir tahun 2016 ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan belum mencapai target. Data yang dihimpun dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Sarolangun, kemarin (16/12) target PAD dari sektor perizinan sebesar Rp 320 Juta. Memasuki akhir tahun baru terealisasi lebih kurang Rp 217 juta.

Pihak BPPTSP mencatat, untuk tahun 2016 ini hanya ada tiga izin yang diambil retribusi perizinannya, yakni Izin Undang-undang Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Trayek. Ke tiga item tersebut juga belum memenuhi target yang ditetapkan.

“Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan, kita targetkan sebesar Rp 320.500.000, realisasi 217.956.000 dengan persentase 68 persen. Dari tiga pungutan retribusi diantaranya Izin UU Gangguan (HO) target sebesar 220 juta, realisasi 146.009.000, persentase 66,4 persen, kemudian Izin Mendirikan bangunan (IMB) target sebesar 100 juta, realisasi 71.947.000, persentase 71,9 persen, dan terakhir Izin Trayek target sebesar 500 ribu, realisasi Rp 0,’’ kata Kabid Perizinan, Herry Setiawan, kepada Koran ini.

Ia juga menjelaskan, jika dibandingkan tahun lalu, pencapaian target untuk PAD retribusi perizinan dengan jumlah target yang sama, per akhir Desember tahun 2015, pihaknya mendata mencapai target sebanyak hampir tiga kali lipat, yakni 272,9 persen dengan jumlah nilai sebesar Rp 1.065.750.000.

“Tahun lalu, kita bahkan melebih target dari 320 juta, tahun lalu ada empat izin yang di pungut retribusi, diantaranya Izin HO, IMB, Izin Tower, dan Izin Trayek. Masing masing mencapai realisasi HO sebesar 421.985.000, IMB sebesar 278.801.000, dan Izin pengelolaan tower atau antena sebesar 364.964.000, izin trayek o persen,’’ jelasnya.

Menurutnya, salah satu faktor penyebabnya adalah dengan dikeluarkan peraturan bupati yang baru pada awal tahun 2016 lalu, bahwa izin usaha mikro dipindahkan ke kecamatan, belum lagi dengan adanya gugatan bahwa pungutan retribusi pengelolaan tower sehingga tidak dipungut lagi tahun 2016 ini. Namun pihaknya akan membuat perda pengawasan tower ini tahun 2016 ini

“Dengan dipindahkannya izin usaha mikro ke kecamatan menjadi faktor kita saat ini sesuai Perbup, makanya PAD kita menurun, kemudian adanya gugatan akan retribusi tower ini, sehingga tahun 2016 hanya tiga item yang kita pungut,’’ sebutnya.

Sementara, jumlah data pengurusan izin yang sudah dikeluarkan oleh BPPTSP, hingga pertengahan Desember ini mencapai 2.791 izin yang sudah dikeluarkan, ada yang melakukan perpanjangan izin dan ada yang melakukan pengurusan izin baru.

“Izin usaha yang belum kembali ke tekhnis.yang tidak punya izin kami tidak punya data. Kami melegalkan perizinan administrasi. Bulan ini saja 270 izin yang kita keluarkan, jika ditotalkan mencapai 2791 izin yang terdata di BPPTSP,’’ tandasnya.

Selain itu, bagi usaha yang belum punya izin, itu kembali dinas tekhnis yang akan melakukan pengawasan, pihaknya hanya sifatnya memproses izin usaha yang sudah lengkap dengan segala persyaratan, baik itu SIUP, SITU, IMB, HO, Izin Tower, dan jenis izin lainnya.(so31)