sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Mantan Kades Akan Jadi Penghuni Lapas

Memakai kopiah haji, mantan Kades tiba di Kejari bersama berkas dan pihak penyidik Polres Batanghari.

MUARABULIAN-Kasus penggelapan Dana Desa sebesar Rp 60 juta, yang dilakukan oleh Herman Susilo mantan Kades Sengkati Baru, Kecamatan Mersam yang ditangani Unit Pidana Khusus (pidsus) Sat Reskrim Polres Batanghari. Bahkan saat ini berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P21) dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muarabulian, Rabu (10/8).
Sebelumnya, Herman Susilo ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Pidsus Sat Reskrim Batanghari melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut. Tersangka memenuhi panggilan penyidik pidsus Satreskrim Polres Batanghari dengan didampingi kuasa hukumnya Hasibuan, SH.

Untuk diketahui, Herman Susilo, terbukti telah menggelapkan dana desa sebesar 60 juta. Dana tersebut merupakan dana bantuan dari Pemkab Batanghari untuk pembangunan Dam Pintu air yang ada di Desa Sengkati Baru.

Untuk pembangunan Dam pintu air, Pemkab Batanghari sudah mentrasfer dana sebesar Rp 90.477.816, ke Rekening Desa Sengkati Baru. Namun dana tersebut tidak digunakan oleh Herman Susilo, untuk pembangunan Dam pintu air melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya.

Kasipidsus Kejari Muarabulian, Hendra Hidayat SH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa, ada pelimpahan dan penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka berinisial HS, mantan Kades Sengkati Baru dari pihak Kepolisian ke tim Kejari karena berkasnya telah P21. Nilai kerugian Rp 60 juta dari total anggaran Rp 90 juta di kasus dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2017. Kemungkinan HS Langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Lapas Kelas II B Muarabulian.

“Benar, ada pelimpahan tahap dua kasus mantan Kades Sengkati Baru, kemungkinan langsung kita tahan,”ungkap Kasipidsus Kejari Hendra Hidayat.

Ditambahkannya, HS dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor  yang menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Kita ikuti sesuai dengan aturan yang berlaku,”tutupnya.(hur)