sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Lambatnya Penyerahan SPJ dari Desa, BPKA Surati Inspektorat dan Dinas PMD

SAROLANGUN-Hingga penghujung Januari 2017 ini ternyata masih banyak desa yang ada di Kabupaten Sarolangun belum menyerahkan SPj pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD), P2DK dan juga laporan realisasi pengunaan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Terkait hal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Sarolangun akan segera menyurati dua instansi pemerintah Kabupaten Sarolangun yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Inspektorat. Terkait terlambatnya penyampaian laporan pertangungjawaban dari pemerintahan desa.

“Senin kita akan menyurati PMD dan dan Inspektorat segera mungkin, terkait masih banyaknya yang belum menyampaikan laporan ADD, P2DK dan realisasi dana desa,”kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, H Iskandar, MM, dihubungi kemarin.

Menurut Iskandar, laporan yang belum disampaikan itu meruapakan laporan penggunaan dana tahap dua tahun 2016 lalu. Yang harus dilaporkan ke Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan juga laporan ke pusat terkait realisasi dana desa.

“Kalau dihitung baru 10 persen dari jumlah desa yang sudah menyerahkan spj dan laporan realisasi dana desa,” tambah Iskandar.

Terkait masalah laporan ini kata Iskandar, satu desa saja yang tidak memberikan laporan, bisa saja menghambat laporan realisasi ke pusat. Bahkan bisa saja untuk pencairan dana berikutnya menjadi terhambat.

“Kalau ada yang belum menyampaikan terpaksa nantinya kita hanya melaporkan perdesa. Jadi mereka yang belum menyampaikan bisa saja untuk pencairain berikutnya terganggu atau tidak dapat lagi,”ujarnya.

Untuk diketahui, hampir tiap tahun ada saja desa yang ada terlambat menyerahkan pertangungjawaban pengunaan anggaran. Padahal setiap tahun juga sudah dianggarkan untuk peningkatan SDM Kades.(so9)