GERBANG INFORMASI KITO

Kunjungan Mensos ke Sarolangun Ditunda

Mensos Agus Gumiwang membatalkan kunjungannya ke Kabupaten Sarolangun. Foto:ist

SAROLANGUN – Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang membatalkan kunjungannya ke Kabupaten Sarolangun pada Rabu (02/10/2019).

“Sudah kami konfirmasi ke pihak protokoler Kementerian, kunjungan Mensos dibatalkan,” ungkap Kabag Humas Sarolangun Syahrudin Senin (30/09/2019).

Menurut Syahruddin, Menteri Sosial ada kegiatan lain sehingga kunjungan ke Sarolangun dibatalkan.

‘’Kalau tidak halangan, jadwalnya akan dirubah pada tanggal 7 atau 8 Oktober 2019,” tambahnya.

Seperti diketahui, Mensos Republik Indonesia Agung GumiwangKartasasmita akan meresmikan komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin, menjadi Etalase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dijadwalkan sebelumnya pada 2 Oktober Mendatang.

Jambi menjadi provinsi pertama dari tiga provinsi yang akan diresmikan, selain Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Jambi Arief Munandar mengatakan, direncanakan Mensos Agus GumiwangKartasasmita akan datang langsung ke Desa Gurun Tuo untuk meresmikan Etalase KAT tersebut.

“Rabu depan Pak Menteri bersama rombongan akan ke lapangan. Rencananya didampingi juga oleh Pak Gubernur untuk meresmikan Etalase KAT,” ujar Arief, Minggu (29/9/2019).

Selain meresmikan Etalase KAT, Arief menyampaikan jika Menteri Sosial juga akan memantau kondisi SAD, apakah mereka terdampak kabut asap dan sekaligus memberikan bantuan. Terpilihnya SAD di Desa Gurun Tuo menjadi etalase KAT, kata Ariefm salah satunya dikarenakan di sana telah tersedia lahan dan perumahan untuk SAD.

“Lahan disediakan oleh masyarakat setempat bekerja sama dengan Pemkab Sarolangun. Kemudian juga ada CSR dari SKK Migas untuk memberi bantuan air bersih dan kehidupan ekonomi seperti ternak lele, ternak ayam arab, dan kambing. Mereka tidak hanya diberi rumah, namun juga penghidupan agar tidak melangun lagi. Rumah SAD sudah dibangun sejak 2017 lalu dan sudah dihuni,” beber Arief.

Lebih lanjut Arief mengatakan Menteri Sosial juga akan memantau penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk SAD. Dimana dari 1.885 KK SAD yang seharusnya mendapatkan PHK, baru 155 KK yang sudah menerimanya. Sebab, baru 155 KK tersebut yang sudah terdaftar pada basis data terpadu di Kementerian Sosial RI.

“Yang lainnya belum terdaftar karena belum punya KTP. Untuk mendapatkan PKH itu, mereka harus terdaftar dulu dalam basis data, tentunya dengan mengantongi KTP. Bantuan pangan non tunai mereka juga belum bisa dapat karena belum punya KTP itu,” tandasnya.(jenn)