sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Kuasa Hukum Syaihu Beberkan 28 Alat Bukti

SAROLANGUN-Sidang lanjutan perkara gugatan H Muhammad Syaihu selaku Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun yang menggugat DPC, DPW, DPP PDIP hingga Makamah Partai memasuki babak pembuktian.

Pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun  Senin (13/11) kemarin dengan agenda pembuktian, Kuasa hukum H. M Syaihu membeberkan 28 alat bukti berupa surat bahwa kliennya memang di kriminalisasi dalam pemecatannya yang tidak sesuai dengan aturan partai dan AD ART Partai.

“Kita memberikan 28 alat Bukti surat. Intinya proses pemecatan kalien kami baik itu dari keanggotaan partai, dari ketua DPC Partai hingga pengajuan PAA tidak sesuai aturan kepartaian dan aturan yang ada,” kata Samaratul saat dijumpai sejumlah wartawan, Selasa (14/11) kemarin.

Adapun bukti yang disampaikan pada persidangan diantaranya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai PDI-P terkait pasal demi pasal yang dilanggar oleh para tergugat dan tidak dilaksanakan, peraturan partai nomor 23 dan Nomor 8 tahun 2005 yang juga berkaitan dengan pasal demi pasal yang dilanggar oleh tergugat yang tidak dilakukan dalam proses pemecatan oleh tergugat, baik di DPC, DPD, DPP hingga makamah partai. Kemudian ada bukti surat keputusan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Selain itu ada juga bukti-bukti publikasi di media tertanggal 12 Agustus 2016 yang memberikan pernyataan di dalam pemberitaan itu adalah tergugat satu yakni Sekjen Partai bernama Hasto yang mengatakan HM Syaihu dipecat. Sementara saat itu belum ada proses pemeriksaan baik itu di komite kehormatan partai di tingkat DPC, DPD dan DPP tapi mereka sudah mengatakan Syaihu sudah dipecat.

“Dibentuk pun tidak komite kehormatan saat itu. Bagaimana mau melakukan pemeriksaan. Sementara mereka sudah mengatakan kalien kami dipecat tapi prosedur syarat-syarat proses pemecatan tidak mereka lakukan,”jelasnya.

Disamping itu, lanjutnya ada bukti surat keberatan dan permohonan dari pengugat kepada DPC, DPW, DPP tertanggal 3 Februari dan 6 April, hingga ke Makamah Partai agar persoalan Syaihu diselaikan secara Internal Partai namun hal ini juga tidak mendapat jawaban dari partai. Khusus surat permohonan ini sebut Samaratul Fuad juga diberikan bukti tanda terima saat menyerahkan surat ke partai.

Sidang yang juga diketuai oleh R Agung Ariwibowo SH bersama dua anggota Majelis Hakim, Philip Mark Soentepiet SH dan Muhammad Affan SH telah memeriksa bukti yang diberikan oleh pengugat. Sidang kembali ditunda minggu depan dengan agenda pembuktian dari Tergugat.(so31)