GERBANG INFORMASI KITO

KPU Sarolangun Fokus Hadapi Sidang MK dan DKPP

PLENO: KPU Sarolangun saat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 beberapa waktu yang lalu. Poto:dok

SAROLANGUN-Sebelum penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun 2019-2024, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun dihadapkan dengan dua agenda persidangan yang berkaitan dengan Pemilu, yakni sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Republik Indonesia dan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Repubik Indonesia (RI).

Berdasarkan website DKPP RI, http://dkpp.go.id/, nomor 113-PKE-DKPP/V/2019, Kamis tanggal 4 Juli 2019 Pukul 09.00 WIB di ruang sidang Bawaslu Provinsi merupakan sidang pemeriksaan ke-1 terhadap 5 komisioner KPU Sarolangun sebagai teradu. Adapun pengadu, yakni Ismet Isnaini, wiraswasta.

Sementara itu, website MK RI, https://mkri.id/, tanggal 12 Juli 2019 pukul 08.00 WIB nomor perkara 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pokok perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019, pemohon partai Demokrat, kuasa MM. Ardy Mbalembout, SH, MH, CLA, dkk, acara Pemeriksaan pendahuluan (memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti).

Komisioner KPU Sarolangun, Ali Wardana didampingi Ibrahim saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (3/7), siang mengatakan KPU fokus menghadapi sidang DKPP dan MK.

“Rencananya habiz zuhur ini kami akan berangkat ke Jambi,” ujarnya kemarin.

Ketika disinggung soal jadwal pleno penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sarolangun 2019-2024, dikatakan Ali Wardana, pihaknya belum bisa mengarahkan ke persoalan tersebut, sebab mempersiapkan sidang DKPP dan MK.

“Bahan yang dibutuhkan di persidangan DKPP dan MK sedang kami persiapkan, terutama menyangkut dengan pembuktian,”katanya.

Diakui Ali Wardana, dalam menghadapi sidang DKPP, pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu materi permohonan dari pengadu.

“Kita optimis mengahdapi sidang DKPP dan MK, soalnya kami sudah menjalankan Tupoksi yang mengacu aturan,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, pokok perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang dilaporkan partai Demokrat ke MK RI adalah menyangkut dengan pemiihan umum yang dilaksanakan pada 17 April 2019, di TPS 3, Desa Ranggo, Kecamatan. Ketiku itu, mencuat adanya dugaan permasalahan adanya beberapa orang warga yang berasal dari luar Kabupaten Sarolangun yang ikut mencoblos, hanya saja mereka tidak terdaftar di DPT, DPK dan DPTHB. Menariknya, hal ini sudah terdeteksi oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU tanggal 27 April 2019 siang, namun dari pengkajian KPU atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut tidak mencukupi waktu untuk dilakukan PSU, artinya asumsi dari KPU harus dilaksanakan 10 hari setelah pencoblosan. Sementara, untuk kesiapan PSU perlu diperhitungkan, seperti surat suara dan kesiapan logistic lainnya.

Sementara itu, laporan KPU ke DKPP dikabarkan terkait soal penetapan DCT 7 Caleg pindah Parpol, sebagaima KPU Sarolangun sempat mencoret 7 nama Caleg, kemudian berdasarkan putusan PTUN dimasukkan lagi dalam DCT.(se9)