sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Kopipede Jambi: Kesimpulan yang Belum Tersimpulkan

Tanggapi Penundaan Pilkada

Mochammad Farisi,

JAMBI- Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akhirnya disepakati hingga 9 Desember 2020 mendatang oleh Komisi II DPR RI.

Hal tersebut disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Plt Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video, beberapa waktu yang lalu.

Mochammad Farisi, Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (Kopipede) Provinsi Jambi mengatakan, kesepakat tersebut merupakan kesimpulan yang belum tersimpulkan, karena akan ada rapat lagi setelah masa tanggap darurat selesai akhir mei mendatang.

“Baru akan diputuskan apakah tetap tanggal 9 Desember 2020, atau menggunakan opsi ke 2 dan opsi ke 3 yang telah dibuat oleh KPU,” katanya, Senin (20/4).

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi Kopipede Jambi, lanjut Farisi, lebih baik bila Pilkada dilaksanakan pada 2021 dengan berbagai pertimbangan, diantaranya berdasarkan kajian-kajian epidemologi bahwa wabah ini makin hari makin meningkat grafiknya.

“Diperkirakan Desember 2020 belum bisa dikendalikan dengan asumsi belum ada vaksin dan PSBB tidak dilakukan dengan disiplin tinggi,” jelasnya.

Selain itu, tahapan akan kurang maksimal berjalan karena bisa saja para penyeleggara terpapar Covid, seperti PPK, PPS, KPU dan sebagainya dinyatakan positif maka akan dikarantina dan tentu pekerjaan akan terbengkalai.

“Bagaimana bila peserta atau Cakada dalam masa kampanye juga positif Covid, bagaimana statusnya? Dibatalkan?. Belum lagi secara psikologis masyarakat juga belum fokus ke Pilkada karena faktor ekonomi,” tuturnya.

Menurutnya, Pilkada harus dilihat sisi prosedural dan subtansial. Butuh ketenangan jiwa dan pikiran yang jernih bagi penyelengga untuk bekerja dan bagi masyarakat menetukan pemimpin.

“Tidak boleh sembarangan karena bila salah pilh menyesal 5 tahun,” tukasnya. (jenn)

Sumber: jambiupdate.co