sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Koperasi Ilegal Beroperasi di Sukasari  

Tampak  tim  gabungan  saat  melakukan  razia  kos-kosan.  Poto:wahid

SAROLANGUN–Tim Gabungan yang terdiri dari Lurah, TNI/Polri, Lembaga adat dan perangkat RT yang melakukan razia Kos-kosan di Kelurahan Suka Sari, kemarin (17/05). Bukannya menemukan penghuni kos-kosan yang melanggar aturan yang berlaku, tim gabungan malah menemukan adanya Koperasi yang berkantor di kontrakan, beroperasi tanpa izin alias illegal.

Hal itu diketahui, saat tim gabungan menyisiri Kos-kosan Pelangi, di RT 09, Kelurahan Suka Sari, yang waktu itu kos-kosan Pelangi tidak ada penghuninya, diduga razia yang hendak dilakukan diketahui penghuni kos.

Baca juga : Dua Pasangan Muda-mudi Tertangkap

Mengetahui penghuninya sedang tidak berada ditempat, lalu tim gabungan menyisiri sebuah kontrakan yang berada persis dibelakang Kos-kosan Pelangi tersebut. Tim gabungan tak menyangka kalau kontrakan tersebut merupakan sebuah kantor Koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Lurah Suka Sari, Herjoni Edison, S.Kom didampingi Babinsa Koptu Aan dan Babinkamtimmas Bripka Sunarno bersama RT, mendatangi koperasi tersebut, dan menemui pimpinan Koperasi yang saat itu tengah berada didalam kontrakan bersama dua orang wanita karyawan Koperasi.

Ironisnya lagi, dalam kontrakan yang merupakan kantor koperasi tersebut, terdiri dari tiga kamar, dimana dua kamar dihuni oleh laki-laki, yang satunya anggota dan satunya lagi pimpinan koperasi, dan satu kamarnya lagi dihuni oleh dua orang wanita pekerja koperasi.

Lantas, kondisi itu menjadi janggal bagi tim gabungan yang sedang melakukan razia kos-kosan, sambil menanyakan sejumlah prosedur dan administrasi izin koperasi.

“Tidak boleh kontrakan dihuni oleh wanita dan laki-laki yang bukan muhrim meskipun beda kamar, saya minta mulai besok, yang wanita jangan ada lagi yang tidur disini, terus saya harap segera urus izin koperasinya, kami tidak melarang bapak untuk membuka koperasi di Suka Sari ini,” kata Lurah dengan lantang.

Bahkan Lurah juga menjelaskan, pihak koperasi tersebut ternyata mengambil keuntungan yang diluar batas perbankan, artinya warga yang meminjam uang dikenakan bunga yang sangat tinggi. Maka, ia juga minta agar pihak Koperasi untuk menjalankan koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Awalnya kita hanya melihat kos-kosan, tapi tau-tanunya adalah koperasi, yang pekerjanya satu rumah pria dan wanita tapi beda kamar, itu sumbang mata. Maka kita minta mereka tidak lagi seperti itu, wanita harus cari tempat tinggal lain. Kemudian, kita beri waktu buat mereka untuk mengurus izin, karena sudah ada aturannya. Mereka pungut dari masyarakat tapi tidak ada retribusinya bagi daerah,” jelasnya.

Pimpinan Koperasi yang waktu itu berdiskusi dengan tim gabungan, berjanji akan mengurus izin koperasinya, dan akan mematuhi aturan serta akan memasang papan merek koperasi didepan kontrakan, sementara dua wanita pekerja akan pindah tempat tinggalnya.(so31)