GERBANG INFORMASI KITO

Kemenag Sarolangun Tetapkan Standar Zakat Fitrah

SAROLANGUN – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sarolangun bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sarolangun serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, Tokoh Agama hingga Ormas Islam, baru-baru ini melakukan rapat koordinasi penetapan standar zakat fitrah 1440 H/2019 M.

Kepala Kantor Kemenag Sarolangun, H M Syatar, Rabu (15/05) kemarin mengatakan, bahwa sesuai hasil rapat koordinasi di Kementerian Agama tersebut ditetapkan beberapa hal.  Diantaranya Badan Amil Zakat (Petugas Zakat) yang dibentuk pada masing-masing tempat agar ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pembentukan Panitia Amil Zakat harus disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah bertujuan agar petugas ini tidak sembarangan. Selain itu pegawai syarak tidak bisa langsung jadi petugas amil, paling tidak memiliki surat tugas dari kepala desa atau lurah.

Lalu, bagaimana dengan besaran zakat fitrah? Katanya, untuk besaran zakat fitrah ini ditetapkan ada dua jenis pendapat dari para ulama.

Pertama, zakat fitrah diberikan dalam bentuk beras 2,5 Kg/orang sesuai dengan jenis beras yang biasa dikonsumsi (menurut jumhur ulama).

BACA JUGA

Kedua, zakat fitrah boleh diberikan dalam bentuk uang (menurut imam hanafi) dengan ukuran 3,8 Kg, dengan besaran harga atas empat tingkatan, yakni (1) kualitas tertinggi Rp Rp 52.000 (beras pandan wangi, solok dan sejenisnya), kualitas tinggi Rp 48.000 (beras anggur dan BJ, dan sejenisnya), kualitas menengah Rp 42.000 (beras belido, raja, naruto dan sejenisnya) dan kualitas rendah Rp 38.000 (beras lele, MT, dan sejenisnya).

“Untuk penentuan standar zakat fitrah tahun 1440 H/2019 M kita Kemenag bekerja sama dengan MUI dan pemerintah daerah, untuk menentukan besaran zakat fitrah dan juga bekerja sama dengan Perindagkop untuk survey harga,” kata M Syatar.

Besaran zakat fitrah dalam bentuk uang ini, jika dibandingkan tahun lalu katanya mengalami penurunan.  Sebab, tahun lalu dalam menentukan harga beras tim survey turun ke lapangan langsung (pedagang, red), maka untuk kualitas tertinggi saja sebesar Rp 57.000 dan tahun ini hanya Rp 52.000 karena harga beras sudah dilakukan survey oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, UMKM, dan Koperasi.

“Saat ini kita tinggal menunggu tanda tangan MUI dan Pak Bupati, baru kita edarkan. Dari Camat ke desa, kalau kita nanti ke KUA lalu ke desa-desa. Pembayaran zakat fitrah dianjurkan melalui petugas amil zakat yang resmi karena masih ada masyarakat kita itu yang mengantar ke guru ngaji, padahal inginkan pemerataan bagi penerima zakat,” katanya.

Untuk pemberian zakat fitrah ini, katanya mulai sekarang masyarakat sudah boleh. Akan tetapi biasanya masyarakat mulai membayar zakat seminggu sebelum lebaran dan tentunya pemberian zakat fitrah ini jangan sampai nanti setelah sholat Idul Fitri, karena itu akan dianggap jadi sedekah.

“Zakat ini adalah salah satu Rukun Islam, para ulama mengatakan tidak sampai amal puasa kita kepada Allah, kalau kita tidak mengeluarkan zakat, itu pentingnya zakat fitrah. Mensucikan harta serta mengharapkan berkah dari Allah SWT,” katanya. (se31)