sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Jika SLTA Ditarik Provinsi, Pemkab Bakal Hemat Rp 2,3 M

peresmian-sltaSAROLANGUN-Wacana penarikan SLTA ke Pemerintah Provinsi Jambi menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, sebab kebijakan tersebut bakal menuai pro dan kontra di tengah masyarakat maupun pemerintah daerah.

Diantarnya menyangkut nasib tenaga honorer, jika Pemprov tidak mampu membiayainya bisa saja adanya pemutusan kontrak, dan menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, ada 238 tenaga honorer yang tersebar di seluruh SLTA dalam Kabupaten Sarolangun, sehingga membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,3 Miliar pertahun.

“Bisa saja kita sedikit hemat, namun perlu kajian yang lebih mendalam, sebab selain sangat dibutuhkan, juga masa pengabdiannya lumayan lama, belum lagi kompetensinya,”ujar H Lukman M Pd Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, kemarin (12/10).

oleh karena itu Lukman berharap pada instansi terkait untuk tetap mengakomodir tenaga honorer tersebut, dan melanjutkannya bekerja di sekolah yang bersangkutan, walaupun ada evaluasi setidaknya dipindahkan ke sekolah yang masih membutuhkannya.

“Seharusnya memang dilanjutkan, kalau para tenaga honor di lakukan pemutusan kontrak, dan dilakukan perekrutan baru tentu akan lebih repot,”terangnya.

Untuk mengantisifasi hal tersebut, pihak Pemkab Sarolangun sudah mengirim surat resmi ke Pemerintah Provinsi Jambi terkait penarikan SLTA, karena butuh pertimbangan yang matang.

“Kita satu-satunya Kabupaten yang mengusulkan penarikan SLTA ke Provinsi Jambi harus dikaji ulang, surat resminya sudah kita kirim dan ditanda tangani bapak bupati, walaupun pada prinsifnya kitia setuju namun perlu dipertimbangkan konsekuensinya,”tandasnya.

Terpisah, salah satu kepala sekolah SMA dalam Kabupaten Sarolangun pada harian ini k emarin mengaku sangat keberatan jika SLTA di tarik provinsi, sebab bakal lebih repot dalam berurusan, disamping itu dikhwatirkan banyaknya anggaran yang masuk ke SLTA  bakal dilakukan pemotongan, lantaran APBD Provinsi tidak mampu membayarnya.(so10)