GERBANG INFORMASI KITO

Inilah Syarat Wajib Jika Ingin Maju Pilbub Sarolangun Lewat Jalur Independen

SAROLANGUN–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun telah menetapkan pasangan calon yang akan maju ke Pilkada 2017 melalui jalur Independen wajib setor minimal dukungan 19.070 KTP. Jika tidak terpenuhi, pasangan calon perseorangan tersebut praktis gugur.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Sarolangun, Ahyar melalui anggota KPU, Asriyadi ditemui dikantornya, Kamis (21/7).

Dia menyebutkan, calon bupati dan wakil bupati yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sarolangun 2017, dari jalur perseorangan, wajib mengumpulkan sebanyak 19.070 kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat dukungan. Bukti dukungan tersebut paling lambat diserahkan pada 6-10 Agustus 2016 mendatang.

“Kita telah mengumumkan, bagi calon bupati dan Wakil bupati dari jalur independen yang ingin mendatar diberikan waktu mulai 6 Agustus 2016 dan paling lambat 10 Agustus 2016 mendatang,” kata Asriyadi.

Jadwal tersebut ujarnya, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Sarolangun, tentang tahapan program pemilihan bupati dan wakil bupati Sarolangun 2017. Dimana mewajibkan paslon independen segera menghimpun dukungan KTP dan tanda tangan untuk dapat mencalonkan diri sebelum tanggal yang disebutkan.

“Gambaran jumlah dukungan yang harus dikumpulkan oleh paslon independen adalah sebanyak 8,5 persen dari jumlah DP4 yang disarahkan Pemkab Sarolangun,” ujarnya.

Ia menuturkan, dukungan yang dihimpun harus memenuhi setidaknya 50 persen dari wilayah Kabupaten Sarolangun atau setidaknya berasal dari enam kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun.

“Sebanyak 8,5 persen atau sekitar 19.070 dukungan harus dikumpulkan dan memenuhi sebanyak 50 persen sebaran wilayah,” tegasnya.

Dijelaskannya, dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Hardcopy dokumen disusun menggunakan formulir B.1-KWK dan disusun berdasarkan kelurahan yang dikelompokkan ke dalam masing-masing kecamatan.

Diungkapkannya, setelah diserahkan pihaknya akan melakukan verifikasi berkas dukungan tersebut. Apa bila saat verifikasi ditemukan adanya warga yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan pada yang bersangkutan, calon perseorangan diwajibkan menganti KTP tersebut.

“Ada baiknya jika mengumpulkan KTP calon perseorangan harus lebih dari jumlah yang ditetapkan. Sebab jika ada yang bermasalah bisa segera diganti,” pungkasnya.(so9)