sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

DPT Pilkada Sarolangun Ditetapkan 190.940 Yang 3244 Orang Masih Ngambang 

PILKADA: Rapat pleno KPU Sarolangun penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kemarin. Foto hamzah

SAROLANGUN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarolangun menetapkan sebanyak 190.940 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 586 Tempat pemungutan Suara (TPS), pada helatan Pilkada yang akan berlangsung 15 Februari 2017 mendatang. Angka tersebut diputuskan dalam rapat pleno KPU Sarolangun bersama Panwaslu, Tim Sukses dan PPK se Kabupaten Sarolangun kemarin (6/12).

DPT 190.940 tersebut tersebar dalam sepuluh Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, seperti Kecamatan Air Hitam 18.290 orang, Bathin VIII 14.720, Batang Asai 12.281, Cermin Nan Gedang 7.811, Limun 11.339, Mandiangin 24.711, Pauh 15.828, Pelawan 22.950, Sarolangun 35. 714 dan Kecamatan Singkut 27.296.

Meskipun pleno berjalan dengan lancar, namun sebelumnya dibuka pleno penetapan DPT, suasana di ruang rapat KPU sedikit alot dalam pembahasan 3.244 warga Sarolangun tak masuk data base kependudukan. Malah ada sebagiannya ada yang sudah memiliki NIK, tapi tidak terdata di data base. Sepertinya, asumsi berupa suguhan pertanyaan, masukan dan saran yang muncul Tim Sukses kedua Paslon tertumpu pada KPU.

Ketua KPU, Akhyar menerangkan, KPU sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Penjabat Bupati Sarolangun Arief Munandar SE, Komisi I DPRD Sarolangun dan Dukcapil untuk memecahkan persoalan ini.
“Sebelumnya tercatat sekitar 35 ribu masyarakat yang tidak masuk data base kependudukan, namun melalui penelusuran berkurang, kini menjadi 3.244,”katanya.

Terpisah komisioner KPU, Toriq Kurniawan menambahkan, jika KPU juga sudah menyandingkan data yang dikeluarkan Dirjen Kependudukan dengan 3.244 yang tidak masuk data base kependudukan, tapi tidak ditemukan nama-nama tersebut.
“Untuk diingat KPU akan menyetakkan surat suara berdasarkan DPT, kendati ada penambahan 2 persen untuk penanggulangan terjadinya kerusakan surat suara,”cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Dukcapil Kholil, mengatakan, kejadian 3.244 masayarakat yang tidak maauk database, ada kemungkinan warga yang terdata di 3.244 merupakan pendatang yang tidak melapor, atau tidak menggunakan surat pindah.
“Memang sebelumnya, Dukcapil pernah mengirimkan undangan untuk masyarakat menerbitkan KK, tapi masyarakat tidak mengindahkan. Malah ada program perekaman E KTP di masing-masing kecamatan, bisa saja yang merekam KTP tidak memiliki KK,”katanya.

Kedua Paslon setujui warga yang NIK dengan empat angka diawal dengan kode 1503 dimasukkan, tapi Panwas yang dihadiri Haidir membantah, karena jaminan untuk memastikan 3.244 pasti warga Sarolangun tidak bisa dijamin, hal tersebut tidak terpenuhi dengan dasar hukum.
“Kita tidak bisa menjamin 3.244 adalah benar masyarakat Sarolangun, jadi jangan sampai masalah ini timbul di kemudian hari,”tegasnya.
Akhirnya, Keua KPU Akhyar memutuskan terkait dengan persoalan 3.244 masyarakat yang tidak masuk dalam data base kependudukan, akan di proses, selanjutnya Capil dan PPS juga akan ke lapangan untuk melakukan cross chek kebenaran atas kejadian yang nyata di tengah masyarakat.

Sehingga, 3.244 berpeluang untuk menggunakan hak suara di Pilkada  Sarolangun dengan menggunakan surat keterangan yang nantinya akan dikelaurakan oleh Disdukcapil Sarolangun.(so10)