GERBANG INFORMASI KITO

DPRD Sarolangun Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2018

Pimpinan dewan bersama Bupati dan Wabup

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Senin (13/5) menggelar Rapat Paripurna Tingkat I dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Bupati Sarolangun tahun 2018. Paripurna dipimpian Wakil Ketua I Amir Mahmud didampingi Wakil Ketua II H Hapis Hasbiallah. Sementara dari pihak eksekutif terlihat dihadiri langsung Bupati Sarolangun H Cek Endra didampingi Wabup H Hillalatil Badri dan Sekda H Thabroni Rozali.

Bupati menyerahkan nota pengantar LKPJ ke pimpinan dewan

Bupati Sarolangun H Cek Endra saat membaca nota pengantar LKPJ meyampaikan,  LKPJ Bupati disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017-2022, RKPD 2018, KUA-PPA 2018 dan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2018.

Disebutkan Bupati, target pendapatan daerah sebesar Rp 1, 17 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp 1,22 triliun lebih. Target belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp 1,24 Triliun. Sedangkan realisasi belanja Pemkab Sarolangun pada tahun 2018 sebesar Rp 1,1 Triliun atau 88,82.  Belanja tidak langsung 2018 ditargetkan Rp 648,45 Milyar lebih atau 51,91 persen lebih dan terealisasi Rp 571,41 Milyar atau 88,12 persen.

“Besarnya porsi belanja tidak langsung terhadap total belanja APBD dikarenakan alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan bantuan keuangan Pemerintah Desa yang mencapai 191,13 Milyar lebih,”sebutnya.

Sementara itu, kata H Cek Endra  belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 600,80 Milyar lebih atau 48,09 persen dari total belanja, terealisasi sebesar 538,11 Milyar atau 89,57 persen.

Anggota dewan yang menghadiri paripurna

“Untuk target pembiayaan daerah tahun 2018 Rp 82,80 Milyar terealisasi Rp 144,77 Milyar lebih atau 174,84 persen,”ucapnya.

Selain itu, Bupati Sarolangun juga menyampaikan atas pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 sesuai dengan visi menuju Sarolangun yang lebih sejahtera, yang mengacu pada enam misi, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum, meningkatkan kualitas SDM dan penguatan nilai agama serta sosial budaya, meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, meningkatkan pengelolaan SDA yang optimal dan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yangh baik dan responsif gender dan meningkatkan pelayanan publik.

“Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai tahun 2012 telah digulirkan program Seratus Juta Untuk Satu Desa (Serjusade) yang kini menjadi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan denga nilai sebesar Rp 200 juta untuk satu desa dan Kelurahan,”tuntasnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sarolangun Amir Mahmud menyebutkan, LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2018 tersebut akan dibahas secara internal di DPRD untuk menghasilkan rekomendasi terhadap kinerja Pemkab selama tahun 2018.

‘’Terimakasih kepada seluruh anggota dewan dan seluruh undangan yang hadir,’’ katanya.

Berdasarkan pantauan di gedung DPRD Sarolangun, pasca sidang paripurna dilaksanakan terlihat anggota DPRD Sarolangun membentuk Pansus terkait dengan pembahasan LKPJ Bupati Sarolangun 2018.(se9/adv)