sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

DPRD Sarolangun Gelar Paripurna Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2020

 

PARIPURNA: Wabup Hilal saat membacakan pidato bupati tentang penyampaian pengantar nota keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2020. Poto:adi

SAROLANGUN-Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyampaikan pengantar nota keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun, Selasa (29/10) kemarin.

Dalam pidato Bupati Sarolanguntentang penyampaianpengantar nota keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2020 yang dibacakan Wabup H Hillalatil Badri menyampaikan secara garis besar subtansi Rancangan APBD tahun anggaran 2020. Diantaranya, untuk pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam pemaparannya, Wabup menyampaikan, untuk pendapatan daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1,26 trilyun lebih. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari, pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 95,42 milyar, dengan rincian, hasil pajak daerah direncanakan sebesar Rp 20,83 milyar lebih, hasil retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 3,03 milyar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp 8 milyar lebih dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 63,56 milyar lebih.

Sedangkan untuk dana perimbangan direncanakan sebesar Rp 906,06 milyar lebih, dengan rincian, dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak direncanakan sebesar Rp 105,12 milyar lebih, dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 611,94 milyar lebih dan dana alokasi khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 189 milyar lebih.

Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 258,96 milyar lebih dengan rincian, pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp 38,47 milyar lebih, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya direncanakan sebesar Rp 39,94 milyar lebih, dana penyesuaian dan otonomi khusus direncanakan sebesar Rp  168,05 milyar lebih dan batuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya direncanakan sebesar Rp 12,48 milyar lebih.

Wabup menyampaikan, untuk total Belanja Daerah tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp1,34 trilyun lebih. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Untuk Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp 698,92 milyar lebih atau 51,85 persen dari total belanja, yang terbagi dalam, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 460,56 milyar lebih, belanja subsidi direncanakan sebesar Rp 2 milyar lebih, belanja hibah direncanakan sebesar Rp 14,55 milyar lebih, belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp 200 juta, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik direncanakan sebesar Rp 219,92 milyar lebih dan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 1,68 milyar.

Sementara untuk Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp 648,96 milyar lebih atau 48,15 persen dari total belanja. Untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 95,30 milyar lebih, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp 282,77 milyar lebih dan belanja modal direncanakan sebesar Rp 270,88 milyar lebih.

Untuk Pembiyaan daerah terdiri dari penerimaan pembiyaan berasal dari SiLPA yang direncanakan sebesar Rp 95,55 milyar lebih dan Pengeluaran Pembiyaan direncanakan sebesar Rp 8,11 milyar lebih, yang direncanakan untuk penyertaan modal pada PDAM Tirta SakoBatuah sebesar Rp 8,11 milyar.

Sebelumnya, disampaikan Wabup, Rancangan APBD tersebut merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang tertuang dalam bentuk anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan serta kemasyarakatan selama satu tahun anggaran.

‘’Penyusunan R-APBD 2020 telah melewati beberapa proses yang relatif panjang, dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Gaubungan SKPD dan Msurenbang Kabupaten, serta disinkroinkan dengan hasil reses DPRD, kemudian disepakati dan dirumuskan dalam bentuk dokumen rencana kerja opemerintah daerah (RKPD),” jelas Wabup.

RKPD kata Wabup merupakan pedoman utama dalam penyusunan R-APBD tahun anggaran 2020. Dengan demikian tambah Wabup, R-APBD yang disusun tersebut telah disinergikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan riil masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

”Hal ini memberikan makna bahwa, penyusunan R-APBD lebih mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas,’’ kata Wabup.

Disisi lain jelas Wabup, R-APBD harus disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya hasil pencapaian kerja berupa Keluaran dan hasil dari suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

‘’Keluaran program harus sepadan dengan biaya yang telah ditetapkan, serta dapat meberikan manfaat yang besar dan mampu pula menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, disamping itu juga mampu mengekselerasikan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah,’’ jelasnya.

Wabup juga menyampaikan, bahwa R-APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2020 merupakan agenda pembangunan tahun ke tiga periode kepemimpinan Bupati Cek Endra dan WabupHillalatil Badri. R-APBD tetap mempedomani prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Maka Pemkab Sarolangun pada tahun 2020 telah menetapkan prioritas pembangunan daerah, pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum, kedua meningkatkan prekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal dan ketiga meningkatkan pelayanan publik.

Bupati juga berharappengantar nota keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2020  dapat diterima dan dewan berkenan untuk membahas serta menjadi pertimbangan dewan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2020 dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.(se9/adv)