sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Dewan Sorot  Sistem Penganggaran Pemkab Sarolangun

PARIPURNA: Tampak anggota DPRD Sarolangun saat mengikuti Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap KUPA dan PPAS. Poto  adi

SAROLANGUN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dievaluasi. Sebab hasil program dan kegiatan reses yang mereka lakukan dengan masyarakat kerap tak diakomodir.

Hal ini merupakan sorotan sejumlah fraksi di rapat paripurna tingkat Itahap 2 DPRD Kabupaten Sarolangun, mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2018.

Juru Bicara Frkasi PDIP, Supratman mempertanyakan, apakah dalam penyusunan perencanaan yang dilakukan eksekutif sudah sesuai aturan? Ia juga minta semua OPD untuk membuat DPA.

“Diminta dilakukan eveluasi terhadap sistem penganggaran karena hasil reses sering tak diakomodir,”jelasnya.

Hal senada dikatakan juru bicara fraksi Gerindra Slamet Kastalo, program prioritas yang belum diakomodir dan hasil reses semestinya harus diperhatikan dalam penganggaran.

“Dalam menyusuan perencanaan fisik, maka OPD  harus memperhatikan batas waktu pelaksanaan,”sebutnya.

Sementara itu, juru bicara fraksi Nasdem, Azrai Wahab menyebutkan,  jika pada prinsipnya Nasdem dapat menerima KUPA dan PPAS, tapi ia berharap berharap agar pemerintah daerah melakukan langkah untuk meningkatkan PAD dan memperhatikan hasil Musrenbang dan Reses.

“Perencanaan tekhnis dan manfaat dari program dan kegiatan harus dimatangkan terkadang apa yang direncanakan tak bisa berjalan baik,”cetusnya.

Juru bicara partai Hanura Indra Gunawan dalam pendanganfraksi mempertanyakan soal lampu penerang dinilai susah dimanfaatkan begitu juga dengan perawatan.

“ Kami mempertanyakan apakah semua kegiatan di KUPA dan PPAS merupakan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat,”tambahnya.

Lainnya dengan juru bicara PKB, M Fadlan Arafiqi, jikan ia menerima

KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2018, tapi diharapkan pemetaan silpa digunakan untuk keaejahteraan masyarakat.

“Kami juga berharap peningkatan kesejahteraan tenaga honorer  yang bekerja di OPD,  guru honorer  dan medis,”tegasnya.

Selain itu, juru bicara PPP, Bambang Gunawan berharap Pemkab Sarolangun bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebab angka pertumbuhan 2017 diatas 6 persen lebih tinggi dengan pertumbuhan

ekonomi 2018 yang hanya berkisar 5 persen lebih.

“ Yang dipertanyakan apakah dalam KUPA dan PPAS sudah adil dan merata, sebab infrastruktur jalan di Batang  Asai di wilayah Kasiro dan Padang Jering butuh peningkatan,”tegasnya.

Juru bicara Demokrat, Ibnu Hajar sepakat mengikuti KUPA dan PPAS,tapi  ia turut mengritisi soal keadilan dan pemerataan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun.

“Pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan secara adil dan

merata,”katanya.

Juru bicara PKS M Syafii, menyampaikan keprihatinan terhadap beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan seperti jembatan Muaro Mensao, karena belanja daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Kami mendorong penggalian potensi daerah agar bisa meningkat,sebaliknya penggalian potensi PAD lebih giat dilakukan,”urainya.

Juru bicara Frkasi Golkar Zulkifli Sudin terang-terangan mengatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan mengapresiasi kinerja pemerintah, namun ia mempertanyakan apakah KUPA dan PPAS sudah sejalan dengan RPJMD, untuk itu perlu memperhatikan isu strategis di masyarakat dan berdasarkan skala prioritas.

“OPD diminta untuk segera membuat DPA, program dan kegiatan harus tidak melewati batas tahun anggaran,”tandasnya. (so9)