sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Dewan Sebut Pelantikan Pejabat Sarolangun Cacat Hukum

 

Hearing Baperjakat dengan komisi I DPRD Sarolangun. Photo : adi

Sudirman: Kita Sudah Konsultasi ke Kemendagri

SAROLANGUN-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun mempertanyakan keabasahan dan legalitas pelantikan dan pengukuhan ratusan pejabat yang dilakukan Penjabat Bupati Sarolangun Arief Munandar, SE, Jum’at lalu (14/1). Dewan menduga pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon II, III, IV melanggar PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Baca : Pelantikan Pejabat Sarolangun Didominasi Wajah Lama

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sarolangun Muslim, SE, saat melakukan pertemuan dengan Baperjakat di Gedung DPRD siang ini (18/1) menyebutkan, komisi I memepertanyakan keabsahan pengukuhan dan pelatinkan tersebut. Komisi I menilai itu melanggar pasal 124 ayat 2 PP Nomor PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

‘’Didalam pasal 124 ayat 2 jelas disebutkan Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan,’’ kata Muslim.

Hermi, SSos, salah seorang anggota Komisi I menambahkan, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016.

Baca juga : Dewan Mulai ‘Gerah’ dengan Sikap Pj Bupati Sarolangun

‘’Jadi kalau kita hitung masa enam bulan, maka paling lambat 19 Desember 2016, pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sudah diselesaikan,’’ kata Ketua DPD PAN Kabupaten Sarolangun, ini.

Tapi kenyataannya di Kabupaten Sarolangun pengukuhan dan pelantikan pejabat baru dilakukan 14 Januari 2017. ‘’Ápa ini tidak menyalahi aturan,’’ kata Hermi dengan raut muka penuh tanda tanya.

Menanggapi pertanyaan Komisi I tersebut, Sekda selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang hadir dalam pertemuan dengan Komisi I mengatakan, PP dibuat pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah pengkajian tentang pelaksanaan PP tersebut. Termasuk Pj Bupati Sarolangun dituntut harus mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk pengisian kepala Perangkat Daerah yang baru tersebut.

‘’Pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah yang dilakukan sudah sesuai aturan, termasuk pejabat yang ditempatkan sebagai kepala Perangkat Daerah yang baru sudah melalui proses di Baperjakat dan mengedepankan prinsip the right man on the right place yaitu menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja dengan optimal,’’ kata Sekda.

Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Sudirman, SE, ME, juga membenarkan pelantikan dan pengkuhan tersebut sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya Kabupaten Sarolangun yang melakukan pengukuhan dan pelantikan di bulan Januari, tetap kabupaten lain seperti Tebo dan Muarajambi juga melakukan pelantikan dan pengukuhan pada Januari 2017.

Bahkan menurut Sudirman, pihaknya juga sudah melakukan konsultasi ke pusat, termasuk Kemendagri dan BKN menyatakan mengatakan tidak ada masalah.(so9)