sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Dewan Minta Kenaikan Gaji Honorer Dikaji Ulang

SAROLANGUN-Dari sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Sarolangun rata-rata mempertanyakan pada Pemkab terkait kejelasan status SLTA yang ada di Kabupaten Sarolangun, sebab per tanggal 1 Januari 2017 mendatang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan demikian, dipastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan SLTA di Kabupaten Sarolangun harus jelas, apakah dibiayai Pemkab Sarolangun atau Pemprov Jambi.

Selain itu, Dewan juga minta pada Pemkab untuk mengkaji ulang rencana kenaikan gaji honorer sebesar sepuluh persen, karena sangat jauh selisihnya dengan UMP, belum lagi kesulitan ekonomi saat ini.

Baca juga : OALLAH..Ditarik ke Provinsi, Nasib Honorer SLTA tak Jelas

Menyikapi hal tersebut, terkait segala sesuatu yang menjadi kebutuhan SLTA di Kabupaten Sarolangun sudah menjadi kewenangan Pemprov, baik berkaitan dengan personil, peralatan dan pembiayaan sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi Jambi.

Namun demikian, masih ada juga permasalahan terkait tenaga honorer, baik sebagai Guru maupun tenaga TU, dan hal tersebut sudah diusulkan untuk didanai melalui ABPD Provinsi Jambi.

Sedangakan untuk, kenaikan gaji honorer sendiri, Pemkab pada prinsipnya ingin setara dengan UMP, hanya saja keterbatasan anggaran, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan disetarakan dengan UMP, asalkan adanya rasionalisasi tenaga honorer.

“Meskipun demikian, kami juga siap untuk berdiskusi kembali untuk mencari jalan keluarnya,”ujar Arief Munandar SE Penjabat Bupati Sarolangun kemarin (16/11).(so10)