GERBANG INFORMASI KITO

Dewan Berharap Perubahan APBD Tepat Sasaran

dprd
PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD H Hapis Hasbiallah menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi kepada Bupati Sarolangun H Cek Endra. Poto:adi

Sembilan Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Terkait Rancangan KUPA-PPAS

SAROLANGUN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Selasa (16/7) sore kembali melaksanakan Rapat Paripurna Tingkat I Tahap II dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019.

Pantauan harian ini, rapat paripurna kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD H Hapis Hasbiallah didampingi Wakil Ketua DPRD Amir Mahmud dan dihadiri 22 orang anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Sementara dari pohak eksekutif hadir langsung Bupati Sarolangun H Cek Endra didampingi Wabup H Hillalatil Badri dan Sekda H Thabroni Rozali, Forkompimda, pimpinan OPD serta pejabat dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Hapis Habiallah menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran bupati dalam rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari rapat yang dilaksanakan sebelumnya. Kemudian Pimpinan sidang mempersilahkan anggota dewan yang menjadi juru bicara untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Sembilan Fraksi di DPRD Kabupaten Sarolangun menyampaikan pandangan umunya. Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan AH Marzuki, Fraksi Gerindra Abdul Basid SH, Fraksi Nasdem disampaikan Azrai Wahab, Fraksi Hanura disampikan Mulyadi, Fraksi PKB disampikan M Fadlan Arafiqi, Fraksi PPP disampaikan Lutvi, Fraksi Demokrat disampaikan H Akmal, Fraksi PKS disampaikan Hermi SSos dan Fraksi Golkar disampaikan H Zulkifli Sudin.

Dalam pandangan umum fraksinya, juru bicara fraksi menyampaikan masukan, saran dan pertanyaan terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan eksekutif pada paripurna sebelumnya.