GERBANG INFORMASI KITO

Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD H Hapis Hasbiallah menyerahkan pandangan umum fraksi ke Bupati H Cek Endra. Poto:adi
PARIPURNA: Wakil Ketua DPRD H Hapis Hasbiallah menyerahkan pandangan umum fraksi ke Bupati H Cek Endra. Foto:adi

NasDem dan Golkar Apresiasi Predikat WTP

SAROLANGUN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Kamis (27/6) kembali menggelar Rapat Paripurna tingkat I tahap 2 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraks-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2018. Rapat Paripurna kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD H Hapis Hasbiallah dan dihadiri puluhan anggota dewan. Sedangkan dari pihak esekutif hadir langsung Bupati Sarolangun H Cek Endra, bersama Forkompimda dan sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

Pantauan harian ini, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sarolangun, hanya delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum. Sementara satu fraksi yakni Fraksi Partai Hanura tidak menyampaikan pandangan umum fraksi, karena tak satupun anggota dewan dari Partai hanura yang menghadiri paripurna.

Jubir Fraksi Golkar menyerahkan nota pandangan umum. Poto:adi
Jubir Fraksi Golkar menyerahkan nota pandangan umum. Poto:adi

Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, masing-masing Fraksi PPP yang disampikan M Lutvi, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Heldawati Nadeak, Fraksi PKB disampaikan Ali Muntoha, Fraksi Partai Demokrat disampaikan H Akmal, Fraksi PKS disampaikan Siti Aisah, Fraksi NasDem disampaikan Azrai Wahab, Fraski Partai Gerindra disampaikan Slamet Kastalo dan Fraksi Partai Golkar disampaikan Tontawi Jauhari.

Juru bicara Fraksi PPP M Lutvi menyampaikan agar BPKAD mengatur standar pengadaaan barang serta jumlah maksimum yang dibuat dam dialokasikan serta memperhatikan mutu sumber daya manusia. Selain itu, PPP juga menyoroti sejumlah Perda yang kadaluarsa dan tidak relevan agar dapat direvisi segingga sanksi yang diatur lebih tegas, serta berharap agar Dinas Dukcapil mencari terobosan baru seperti di daerah lain, antara lain agar Kartu Identitas Anak (KAI) dapat dianggarkan di APBD.

Heldawati Nadeak juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti ketersedian pangan. Sebab dari tahun ketahun penduduk terus meningkat. Sehingga dinas ketahanan pangan harus memiliki program untuk mengantisipasi ketersedian pangan tersebut. PDIP juga meminta PUPR meningkatkan pengawasan tergadap proyek yang dilakukan rekanan atau pihak ke tiga.

‘’Kami juga berharap Disdik memperhatikan sarana dan prasarana serta tenaga pendidikan di daerah terpencil, sebab semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama,’’ jelasnya.

Sementara Fraksi PKB yang disampaikan Ali Munthoha, berharap Pemkab fokus membenahi bidang pertanian dan perkebunan, fokus membenahi perdagangan terutama UMKM serta memperhatikan pemeliharaan fasilitas umum.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya H Akmal berharap Pemkab dalam menggunakan dana mengutamakan skala prioritas. Meminta pengefektifan monitoring dan pengawasan belanja daerah secara langsung dan tidak langsung serta pencatatan segala asset. Demokrat juga meminta Pemkab agar dana bantuan sosial diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Siti Aisah meminta Pemkab segara menindaklanjuti LHP BPK RI, baik itu berupa temuan, saran dan masukan untuk perbaikan administrasi keuangan. PKS juga mempertanyakan kenapa SILPA masih cukup besar, dan meminta evaluasi terhadap besaran kebutuhan dana setiap OPD.

Azrai Wahab juru bicara Partai Nasdem menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Bupati Sarolangun. Serta memberikan apresiasi tergadap raihan opini WTP terhadap LHP keungan Pemkab tahun 2018. Nasdem juga mengapresiasi raihan PAD. Dimana perolehan PAD tahun ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 99 miliar dan berhasil meraup Rp 118 miliar.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Slamet Kastalo berharap Pemkab dalam penempatan jabatan ASN sesuai dengan kriteria dan kompetensi dan penempatan pegawai baik PNS maupun honorer ada pemerataan tidak ada penumpukan.

Terakhir juru bicara Fraksi Partai Golkar Tontawi Jauhari juga mengapresiasi predikat WTP yang diraih Pemkab untuk ke tiga kalinya. Kedapan diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Golkar juga menyoroti terkait aturan menara tower dan meminta Pemkab mengevaluasi aturan terkait menara tower.

Rencananya Rapat paripurna akan dilanjutkan Jumat (hari ini, red) dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi–fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun.(se9)