sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Bupati Sampaikan  Empat Raperda Dalam Paripurna DPRD Tanjabbar

KUALATUNGKAL- Bupati Kabupaten Tanjabbar Dr Ir H. Safrial MS  menyampaikan empat (4) rancangan peraturan dearah ( Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Tanjabbar tanggal 11 oktober 2017 di DPRD Tanjabbar.

Bupati menyampaikan kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan hak-hal otonominya tercermin dari kemampuan dalam membuat produk hukum daerah yang merupakan instrumen penting dan menentukan dalam menjalankan roda otonomi. ” Kita terus berupaya untuk melakukan inventarisir bidang-bidang kewenangan otonomi yang selanjutnya diformulasikan sebagai materi muatan sebuah produk hukum daerah, ” Terang Bupati.

Berdasarkan surat Bupati Tanjabbar nomor 180/1895/HK/2017 tanggal 30 agustus 2017 perihal penyampaian Raperda pada masa persidangan ke-3(tiga) telah diajukan 4 (empat)  raperda untuk dibahas secara bersama sama pada masa persidangan ketiga dan berharap pembahasan raperda ini secara seksama sesuai dengan ketentuan dan perundangan undangan yang berlaku. Adapun 4 ( Empat) raperda yang diajukan diantaranya.

  1. Raperda tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.
  2. Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah jabung barat sakti holding company menjadi perseroan terbatas jabung barat sakti.
  3. Reperda tentang pengelolaan barang milik daerah.

4.Raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten tanjab barat tahun 2017-2026.

Bupati menyebutkan sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, merupakan jenis penerimaan lain lain PAD yang sah sebagaimana secara implisit diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang penerimaan daerah. ” Atas ini maka perlu diregulasi berupa perda kabupaten tanjab barat tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah, ” jelasnya.

Selain ke 4 raperda diatas berdasarkan surat bupati tanjab barat nomor 180/2176/HK/2017

Tanggal 6 oktober 2017 perihal penyampaian raperda diluar Propemperda yakni raperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2016 tentang rencana jangka menengah daerah kabupaten tanjab barat 2016-2021.

Adapun pertimbangan mendasar perubahan perubahan atas perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD kabupaten tanjabbar tahun 2016-2021 diantaranya karena adanya perubahan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, adanya surat edaran bersama menteri dalam negeri dengan menteri perencanaan nasional/ kepala bapenas tentang petunjuk penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dan adanya perhitungan ulang proyeksi kapasitas fiskal daerah akibat perkembangan aktual dari sumber PAD yang terakhir dibutuhkan penyelarasan rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama.(SO29)