sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

BPBD Sarolangun Butuh Dana Rp 38 Milyar Siapkan Aksi Paska Bencana

Rapat rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah di ruang pola kantor bupati. Photo : wahid

SAROLANGUN – Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarolangun melakukan rapat Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Daerah, di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun, Kamis kemarin (14/09). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H Hillalatil Badri, dihadiri Kepala BPBD Mulyadi, Dinas PU, Bappeda serta OPD lainnya.

Dalam rapat tersebut, BPBD Sarolangun menyiapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 15 item, yakni bencana daerah yang menyebabkan kerusakan PLTMH, box, serta jembatang gantung.

15 Item itu jika ditotalkan butuh anggaran sebesar 38 Milyar lebih, untuk itu BPBD melakukan pembahasan bersama OPD lainnya agar dalam persoalan itu bisa diselesaikan.

Kepala BPBD Mulyadi, saat dikonfirmasi usai melakukan rapat rencana aksi tersebut, mengatakan bahwa sesuai dengan rapat tersebut sebanyak 15 item itu akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas ESDM, serta ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Sebanyak 15 item itu, butuh dana kurang lebih kurang 38 milyar yang disusun, rapat itu ditentukan mana yang akan dibawa ke pusat, mana yang diusulkan ke provinsi,” katanya.

Ia menyebutkan beberapa item yang akan di usulkan itu seperti PLTMH Batang Asai dan Limun yang rusak akibat bencana banjir, boxculver di Pulau Aro, jamtung di beberapa lokasi, termasuk di Desa Temenggung, Kecamatan Limun, kemudian turap dan beronjong di beberapa lokasi.

“Bisa berkurang atau juga nanti bisa bertambah lagi, intinya yang diarahkan ke BNPB nasional melalui BPBD provinsi, diperkirakan awal Oktober mendatang akan kita ajukan, begitu juga ke provinsi dan ada ESDM provinsi, karena APBD kita tidak cukup,” tukasnya.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi (renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pengkajian dampak meliputi identifikasi dan perhitungan terhadap kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko yang menyangkut aspek pembangunan manusia,permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.(s031)