sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

BKPSDM Umumkan Hasil Tes, Tiga PTT Tidak Lulus

Sejumlah Bidan PTT saat mempertanyakan hasil tes. Photo : Dok/SO

SAROLANGUN-Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akhirnya mengeluarkan pengumuman kelulusan Hasil Tes CPNS Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap), Rabu (1/3).

“Ya, hari ini sudah kita keluarkan pengumuman kelulusan Hasil tes CPNS Bidan PTT tersebut, mereka bisa melihat di papan pengumuman depan Kantor BKPSDM,” kata Sudirman, Kepala BKPSDM.

Ia mengatakan, hasil pengumuman tersebut berdasarkan keikutsertaan 141 Bidan PTT dalam mengikuti seleksi pada bulan Agustus 2016 yang lalu.

Baca Juga : Bidan PTT Tuntut Kejelasan Hasil Tes

Dari jumlah itu yang dinyatakan lulus sebanyak 138 orang dan 3 orang dinyatakan tidak lulus.

“Yang dinyatakan lulus itu ada 138 orang, 3 tidak lulus. 1 dokter karena tidak ikut ujian. 2 karena lewat umur diatas 35 tahun, yang mana masa kerja mereka diatas lima tahun,” katanya.

Ia menjelaskan, proses seleksi dan tes selama ini adalah kewenangan pusat, pihaknya hanya menerima hasil dan yang menentukan kelulusan adalah panitia seleksi nasional (Panselnas).

“Tesnya dari pusat. Kita hanya menerima hasil dari Kemenkes. Jadi, kalau ada yang mau protes ketika ada kejanggalan silahkan laporkan ke pusat,” kata Sudirman.

Dikatakan Sudirman, terhadap pelaksanaan pengumuman tersebut Kabupaten Sarolangun termasuk daerah yang tercepat dalam Provinsi Jambi mengeluarkan pengumuman itu.

“Berdasarkan informasi yang kita dapat, bahwa kita Sarolangun termasuk yang tercepat melakukan pengumuman itu. Dari sebelas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi,” katanya.

Ia menyebut, selanjutnya kepada para Bidan yang dinyatakan lulus diharapkan melengkapi segala berkas persyaratan administrasi yang sudah ditentukan.

Dari hal tersebut katanya akan ada persyaratan vital yang akan menggagalkan kelulusan mereka, yaitu tes narkoba.

“Tes Narkoba menjadi persyaratan fatal berikutnya. Apabila ada yang tersangkut narkoba bisa dibatalkan kelulusannya. Mereka itu SK nya dari Kementerian Kesehatan bukan SK Bupati, hanya saja pelimpahannya yang dilakukan ke Pemerintah Daerah,” Kata Sudirman menambahkan.(so9)