sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Belum Terbentuknya Dewan Pengupah, UMK Sarolangun Sulit Terwujud

SAROLANGUN-Meski di beberapa daerah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sudah diterbentuk, sebagai dasar pelaku usaha untuk membayar pekerjanya setiap bulan. Namun di Kabupaten Sarolangun, sampai sejauh ini masih berpatokan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan belum ada UMK.

Drs H Arsyad M Pd Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Sarolangun saat dibincangi harian ini mengkau ada kesulitan untuk membentuk UMK Kabupaten Sarolangun, karena ada beberapa indikator yang harus dipenuhi pihak kabupaten.

Diantaranya harus terbentuknya dewan pengupah, selain itu para perusahaan harus membayar gaji karyarwannya paling rendah sama dengan UMP, sebab dalam UMK nantinya harus lebih besar dari UMP.

“Kalau dewan pengupah bisa saja kita bentuk, namun khusus untuk gaji karyawan kami masih saja menemukan perusahaan yang bayar gaji karyawannya hanya satu juta dua ratus ribu rupiah perbulan, sedangkan UMP dua juta lebih, dan ini menjadi penghambat pembentukan UMK,”jelas Arsyad.

Disinggung apakah untuk Kabupaten Sarolangun saat ini sudah mendesak dibentuknya UMK, Arsyad mengakui sejauh ini belum terlalu dibutuhkan, sebab angka inflasi di Kabupaten Sarolangun tidak terlalu berbeda dengan daerah lain dan masih sesuai hitung-hitungan penetapan UMP oleh pemerintah provinsi jambi.

“Mendesak belum, namun jika perusahaannya mampu ada baiknya diatas UMP lah,”tandas Arsyad.(so10)

[metaslider id=12819]