sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Belasan Ribu Warga Sarolangun Terancam tak Bisa Mencoblos

pilkadaSAROLANGUN-Dari 35.000 warga Sarolangun yang belum memiliki e-KTP, ternyata terungkap bahwa 17.000 warga sama sekali tidak memiliki data kependudukan yang jelas di Kabupaten Sarolangun.

“Dari 35.000 warga yang belum memiliki E-KTP, 17.000 warga sama sekali belum jelas kependudukannya,’’ ungkap Akhyar, saat dikonfirmasi, Kamis (10/11).

Belasan ribu warga ini, terdata pada saat pihaknya menurunkan tim ke lapangan, mereka berdomisili di Kabupaten Sarolangun tapi tidak memiliki data kependudukan yang jelas.

Padahal menurut Akhyar, peraturan KPU saat ini, sudah menjelaskan bahwa untuk bisa mencoblos pada saat hari pemilihan suara 15 Februari 2017 mendatang, warga tidak hanya sekedar memiliki kependudukan yang jelas tetapi juga harus memiliki KTP Elektronik.

“Inilah yang masih menjadi permasalahan kita, padahal tenggat waktu menyelesaikan ini sangat singkat sekali, deadline-nya 4 Desember itu sudah harus clear,”ujar Akhyar.

Untuk mengejar target tersebut, pihak KPU Sarolangun terus melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil Sarolangun. Hingga saat ini kata Akhyar, pihaknya tinggal menunggu data yang kependudukan yang telah melakukan perekaman E-KTP.

“Jadi data tersebut, akan kita cocokan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Sarolangun, sampai sekarang data itu yang belum valid dari Dukcapil,”ungkap Akhyar.

Akhyar juga meminta Dukcapil Sarolangun, untuk segera melakukan pendataan dari temuan 17.000 warga yang belum memiliki kependudukan yang jelas ini. Kata Akhyar pihak KPUD juga tidak bakal mempersulit masyarakat untuk mengeluarkan hak pilihnya, karena dengan warga memiliki surat keterangan dari Dukcapil yang menyatakan sudah melakukan perekaman E-KTP sudah bisa digunakan sebagai syarat untuk mencoblos.

“Jadi dengan surat keterangan itu, warga sudah bisa mencoblos suara,”pungkasnya.

Sementara itu, permasalahan ini, juga menjadi perhatian khusus dari DPRD Sarolangun, dengan membentuk komisi khusus membahas permasalahan ini. Ketua Koordinator Komisi kependudukan ini, Hapis Hasbiallah menegaskan dalam waktu dekat akan memanggil Stake Holder terkait.

“Jadi Dukcapil, KPUD Sarolangun, dan juga Panwaslu akan kita panggil dalam waktu dekat ini,”tegas Pimpinan DPRD Sarolangun ini.>>>halaman 2