sarolangunonline.com
Gerbang Informasi Kito

Belasan Kontraktor di sarolangun Belum Kembalikan Temuan BPK

Lakukan Penagihan, Inspektorat akan Gandeng Kejari

SAROLANGUN –  Hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, di Dinas PU Sarolangun tak kurang dari Rp 3,8 milyar. Akibatnya daerah telah dirugikan, dikarenakan kinerja para kontraktor yang terkesan kurang professional.

Temuan itu diketahui setelah ada belasan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2016, hingga kini masih bermasalah.

Bahkan bukan saja pada tahun anggaran 2016, ternyata pada tahun anggaran 2015 silam, berbagai paket pekerjaan juga pernah bermasalah. Nilainya pun cukup fantastis. Yakni Rp 2,1 milyar. Namun kerugian negara tersebut sudah dikembalikan pihak kontraktor lewat DPU Sarolangun.

Kepala Inspektorat Sarolangun, Emalia Sari dikofirmasi membenarkan adanya temuan BPK RI terkait kerugian negara di DPU Sarolangun.

Menurutnya, saat ini pihaknya terus mendesak DPU di bawah komando Peltu Kadis PU, Arief Hamdani tersebut.

“Sejauh ini pihak PU masih menunggu itikad baik dari belasan kontraktor yang bermasalah, untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran. Bahkan berbagai kontraktor itu telah disurati. Dan yang pasti, kita selalu mendesak DPU untuk segera mengembalikan kerugian negara yang cukup besar itu,” katanya.

Dijelaskannya, 17 paket pakerjaan bermasalah tersebut, yakni dikerjakan oleh PT. Bintang Cakra Karya, Tosama Adhi Jaya, Gentala Jambi Jaya, Indo Teknik dan Bintang Mega Raksa.

Selain PT katanya, juga ada CV yang bermasalah. Antara lain, CV Bina Karya,  Samantana, Duta Laksana, dan CV Bintang Perdana.

“Yang paling banyak adalah PT Indo Teknik dengan jumlah paket sebanyak empat paket. Paket pekerjaan yang bermasalah itu, yakni pengerjaan jalan pasar Simpang Raya-Koni, jalan terminal Angdes-Singkut, Rigid Beton Panca Karya dan ada banyak lainya lagi,” paparnya.

Namun sambungnya, belasan PT dan CV yang bermasalah tersebut, rata-rata kekurangan volume pekerjaan. Sehingga uang yang telah dibayar pihak PU, harus dikembalikan oleh kontraktor.

“Temuan itu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Bahkan kita juga menggandeng Kejari Sarolangun untuk menagih kerugian negara pada DPU Sarolangun,” jelasnya.

Terpisah, Peltu Kepala Dinas PUPR Sarolangun, Arief Hamdani dikonfirmasi, tak menapik jika pada instansi yang dipimpinnya ditemukan kerugian negara oleh BPK-RI.

“Soal temuan tahun 2016 tersbeut, sudah kami ketahui. Dan saat ini kita sedang menunggu surat dari BKPnya,” tukasnya.(so31)