GEMA DESA SEPUTAR SAROLANGUN

Baru 39 Desa Ajukan Pencairan

Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun Emaliasari

SAROLANGUN-Memasuki bulan ke empat di tahun 2019, jumlah desa yang mengajukan pencairan Dana Desa masih terbilang minim. Dari data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, hingga Jumat (29/3) dari 149 desa yang ada di Kabupaten Sarolangun, baru 39 desa yang mengajukan pencairan Dana Desa tahap satu.

“Baru 39 desa yang sudah mengajukan pencairan,” ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun Emaliasari, SE, daat dikonfirmasi wartawan Jumat.

Emaliasari mengatakan, untuk pencairan DD hanya bisa mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), ketika desa sudah mengajukan pencairan ke BPKAD dan sudah melewati proses, baik di Kecamatan maupun Dinas PMD.

“Kita hanya mengeluarkan SP2D, proses pencairan sendiri tergantung Desa tersebut apakah SPJ sudah lengkap. Itupun sudah diperiksa oleh dinas PMD sendiri,” kata Emaliasari.

Masih Kata Emaliasari, saat ini sudah tidak menggunakan sistem pengeluaran SP2D satu kades satu SP2D. Namun mengeluarkan SP2D tergantung banyak usulan pengajuan tersebut.

“Biasanya satu Kades satu SP2D. Sekarang sudah beda, misalnya 30 berkas Kades sudah masuk dengan kita, maka akan kita buat satu SP2D,” katanya.

“Dan sistem ini mempermudah untuk para kades. Biasanya kades menunggu antri di kantor untuk mendapatkan SP2D. Tapi pada saat ini Kades hanya datang ke kantor tandatangan berita acara dan tinggal menunggu proses pencairan di bank. Bank nantinya, akan transfer langsung ke Rekening Desa,” lanjut Emaliasari.

Ditanya mengapa proses pengeluaran SP2D berubah. Apakah ini intruksi dari BPK RI sendiri? Menurutnya, hal itu dilakukan sesuai dengan intruksi BPK RI terhadap peningkatan pelayanan publik dan mengurangi biroksi yang panjang. ‘’Juga akan mencegah hal-hal yang tidak di inginkan,” pungkasnya.(so9)