Selain Uang Ketok Palu, KPK Juga Menyoroti Sejumlah OPD Sarolangun

KPK: Jangan Ada Uang Ketok Palu

SAROLANGUN-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu kemarin (8/9) menyambangi Kabupaten Sarolangun untuk melakukan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah). Acara dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun.

Ketua DPRD Muhammad Syaihu, menyambut baik kedatangan Koordiator Wilayah Korsupgah KPK, yang dipimpin oleh Korwil Adliansyah Malik Nasution beserta tiga anggota, Juli Harto, Basuki dan Ana Tamala, dalam rangka audiensi bersama anggota DPRD dalam rangka upaya pencegahan korupsi di wilayah DPRD Sarolangun.

“Hadir saat ini sebanyak 33 orang, dua orang tidak hadir, satu dikarenakan sedang naik haji dan satu sedang menunggu proses PAW dari Provinsi,” katanya.

Sementara itu, Korwil Korsupgah KPK Adliansyah Malik Nasution, yang akrab disapa dengan sebutan Choki, mengucapkan terimakasih atas kehadiran para anggota DPRD yang jumlahnya juga banyak, meski pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari libur.

“Saya masih ingat ada 13 item yang disepakati dalam Korsupgah, dan itulah yang saya monitor. Kemarin, kita sudah pernah monitoring, dan hari ini sengaja saya datang ke masing-masing daerah untuk bertemu,” katanya.

Selain itu, kata Choki menyatakan, saat ini tidak ada lagi pelayanan secara manual, saat ini sudah sistem online.

“BPMTSP anda sudah ketinggalan jauh, malasah pelayanan perizinan online, e planning, e budgeting, dan kita buat sistim online. Kalau bicara servicedimana-mana sudah online, apalagi perizinan itu sudah dilimpahkan ke DPMTSP,” katanya.

“E-planning harus sesuai dengan standar harga satuan pokok, dan ASB. e planning terintegrasi dengan e-budgeting,” katanya lagi.

Selain itu, kata Choki, KPK juga menyoroti sejumlah OPD dalam lingkungan Pemkab Sarolangun, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PUPR dan ULP Sarolangun.

“Puskesmas menjadi tuntutan semenjak adanya BPJS. Gulanya karena ada BPJS, bagaimana pola pelayanan Puskesmas dan rumah sakit.  Bidang Pendidikan soal Dana BOS, Komite, Pengelolaan guru dan sertifikasi guru, ini banyak bolongnya, banyak agennya dan banyak pahlawannya, Aparat pendidikan kemarin ada dua orang yang kena ini, pak Kadis saya bilang harus menggunakan sistim,” katanya.

“Lalu PUPR, saya minta lelang itu jangan coba-coba intervensi, baik internal ataupun eksternal, macam-macam ragamnya oknum ini, oknum itu, kalau ada intervensi lapor KPK. ULP sudah saya ingatkan termasuk SKPD, Kita ingatkan hati-hati dengan proses,” katanya.

Kemudian DPRD, kata Choki juga perlu diingatkan agar tidak ada yang namanya uang ketok palu dalam pembahasan APBD ataupun APBD Perubahan.

“Tidak usah jauh-jauh sudah ada contoh. kasus di Malang, terjadi suap.

Perlu saya ingatkan uang ketok, hati-hati bapak ibu kalian. Tolong, jangan sampai ada yang namanya uang ketok. Ini salah satu yang kita lirik,” tukasnya.(so31)