Ratusan Honorer K2 Demo di DPRD Provinsi Jambi

DEMO : Aksi demo honorer K2 di DPRD Provinsi Jambi, kemarin. Photo : mardiyansah

Husairi : Aspirasi Mereka Kita Tampung

JAMBI – Ratusan tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) dari 11 kabupaten kota dalam provinsi Jambi melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD provinsi Jambi, Rabu (26/9).

Aksi yang berlangsung dari kawasan komplek perkantoran Telanaipura kota Jambi tersebut antara lain mengisyarakan kekecewaan honorer K2 yang tidak kunjung diangkat menjadi CPNS. Hal ini diungkapkan Koordinator lapangan Amaden dalam orasinya.

“Pemerintah membuka keran penerimaan tes umum CPNS untuk usia 35 tahun kebawah, kenapa honorer K2 tidak diikutsertakan ambil bagian karena kami telah mengabdi sejak 2004 bahkan sudah terdata base, “sebutnya.

Tidak hanya itu, aksi damai yang mendapat pengawalan aparat kepolisian ini, juga menuntut pemerintah pusat segera merevisi UU ASN nomor 5  tahun 2014, mencabut permenpan RB nomor 36 dan 37 tentang diskriminasi perekrutan CPNS 2018, serta meminta Plt Gubernur dan DPRD provinsi untuk mendorong, mendukung dengan menyampaikan kepada pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Husairi saat diwawancarai mengatakan pihaknya hanya bisa menampung aspirasi yang disampaikan mereka, karena hal tersebut bukan kewenangannya.

“Itu bukan kewenangan kami, karna ini merupakan kewenangan BKN dan Kemenpan, tentu ini aspirasi mereka yang kita tampung. Berapa kali kita ngumpul BKD se-Indonesia dengan BKN dan Menpan, kami minta tolong K2 ini tolong diperhatikan,” sebutnya.

Husairi juga mengatakan bahwa kebutuhan tenaga di Provinsi Jambi ada tiga diantaranya Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Infrastruktur.” Kita dikasih blangko oleh Menpan itu tolong apa kebutuhannya, dan kebutuhan kita itu ada tiga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Infrastruktur,” ujarnya.

” Kalau Tenaga Kesehatan tentu kita komunikasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakitnya karena dia yang tahu kebutuhannya, Kalau Guru SMA/SMK itu kewenangan kita maka kita komunikasi dengan Diknas, dan kalau Tenaga Infrastruktur tentu kita komunikasi dengan PU, ” pungkasnya. (mar)