Pro Kontra Gangguan Jiwa Bisa Milih

KPU Sarolangun Berikan Tanggapan

SAROLANGUN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun menanggapi polemik pro kontra terkait penderita gangguan jiwa atau orang gila diberikan hak untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 nanti.

“Saya tau diluar sana masih ada yang tidak setuju dangan rencana KPU mendata pemilih gangguan jiwa atau ingatan,’’ kata Ketua KPU Sarolangun M Fakhri, Selasa (04/11) kemarin.

Dikatakan Fakhri, adanya pihak yang tidak setuju dengan kebijakan KPU tersebut, karena dilatari kecurigaan para pendukung fanatik ke dua kubu dalam Pilpres mendatang. Salah satunya dikhawatirkan bahwa pemilih seperti itu akan diarahkan oleh petugas KPU untuk memenangkan Paslon tertentu.

Menurut Fakhri, ketentuan dibolehkannya orang gila memilih sesuai putusan MK Nomor 135 tahun 2015.

‘’KPU punya prosedur, peraturan ini sudah lama keluar tapi baru mencuat baru-baru ini,’’ katanya.

Sesuai dengan aturan, dinyatakan bahwa gangguan jiwa/ingatan itu dari sisi waktu/durasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu permanen/kronis dan non-permanen/episodik. Sedangkan dari sisi kualitas dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ringan, sedang dan berat.

‘’Intinya bukan orang gila yang ada di jalan-jalan dan yang tidak dibina keluarganya atau panti rehab,’’ tandasnya.

Ia menyebut, dalam Putusan MK itu juga sudah diuraikan bahwa gila hanya salah satu jenis dari abnormalitas mental. Jenis yang lain ada banyak, diantaranya stress, depresi, cemas, paranoid, latah, fobia, dan fikiran buruk.

“Nah, jenis-jenis gangguan inilah yang tidak banyak dipahami orang. Padahal masing-masing tentu memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan maupun kualitasnya,” kata Fahkri.

Kedua, kata Fahkri perlu juga dijelaskan, bahwa pendataan pemilih itu dilakukan dengan tiga cara, pertama mendatangi dari rumah ke rumah. Ditanyakan, berapa anggota keluarga yang sudah punya hak pilih, apa jenis kelaminnya dan adakah yang penyandang disabilitas. Kalau ada, jenis disabilitasnya apa. Kedua menerima laporan langsung dari masyarakat yang merasa belum terdaftar, atau sudah terdaftar tapi ada data nama, tanggal lahir, alamat dan lainnya yang salah. Kemudian ke tigameminta data penghuni panti sosial, Lapas, Rutan, dan sejenisnya, lalu nama-nama itu dikroscek sesuai alamat tinggalnya.

“Dari sini sudah kelihatan, bahwa KPU tidak mendata orang gila yang di jalan-jalan karena memang bukan begitu prosedur kerjanya. Lagi pula, dalam Putusan MK juga sudah dinyatakan bahwa orang dengan psikosa (gila, red) yang berciri-ciri hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, telah pasti dengan penalaran yang wajar tidak akan didaftar sebagai pemilih,” katanya.(so31)