Polemik DPRD Sarolangun, APBD-P Terancam Kandas

SAROLANGUN– Pembahasan Raperda APBD-P Kabupaten Sarolangun 2018 terancam kandas, alias tidak disyahkan. Hal ini dipicu adanya dugaan polemik di DPRD Sarolangun. Artinya, program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan di APBD Perubahan terancam tidak dilaksanakan.

Menyingkapi hal tersebut Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun akan melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri, tujuannya untuk mempertanyakan legalitas dan mencari peluang, jikalau Raperda APBD-P Sarolangun 2018 masih bisa dilanjutkan. Sebab, batas akhir pengesahan APBD Perubahan paling lambat 30 September 2018 sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengesahan Raperda APBD.

Wakil Ketua I DPRD Sarolangun, Amir Mahmud saat dikonfirmasi harian ini mengatakan, paripurna Raperda APBD-P 2018 belum bisa dilaksanakan, karena terganjal dengan aturan, yakni batasan waktu.

“Hari ini kita akan koordinasi dengan pihak Pemprov Jambi dan Kemendagri untuk mempertanyakan ini, artinya kita punya alasan dengan terlambatnya dilakukan pembahasan,”sebutnya

Terpisah Wakil Ketua II DPRD Sarolangun saat dikonfirmasi terkait kepastian kelanjutan pembahasan Raperda APBD-P Sarolangun 2018, mengatakan bahwa pihak DPRD masih mencari solusi dan kajian hukum.

“Saat ini kita belum bisa memastikan apakah paripurna raperda APBD-P 2018 akan dilanjutkan atau tidak,”katanya

Hal yang sama juga dikatakan Sekda, H Thabroni Rozali. Menurutnya, dengan adanya ganjalan dengan masalah waktu  terhadap pembahasan Raperda APBD-P, maka ia akan juga berusaha mencari solusi terbaik, karena hal ini bisa muncul adanya alasan-alasan yang perlu dipertimbangkan.

“Pastinya kita upayakan dulu dengan mencari jalan yang terbaik,”tandasnya. (so9)