PAW Dewan Pindah Partai Berpolemik

Kajari Sarolangun, Ikhwan Nul Hakim SH bersama Ketua DPRD, H Muhammad Syaihu saat dimintai keterangan. Kajari diundang ke DPRD sebagai pengacara Negara. Poto:adi

Eksekutif Sudah Layangkan Surat ke Gubernur

SAROLANGUN-Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tujuh anggota DPRD Sarolangun yang pindah partai politik dalam Pileg 2019, menuai polemik. Sebagian pihak berpendapat, setelah keluarnya surat edaran Kemendagri, anggota dewan yang pindah partai tidak lagi punya hak di DPRD Sarolangun.

Aroma polemik juga sempat mencuat pada Jumat (21/9) malam. Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda RAPBD Perubahan tahun 2019 batal dilaksanakan lantaran sejumlah anggota dewan mempersoalkan tujuh anggota DPRD pindah partai tersebut diklaim tidak berhak lagi ikut sidang.

Anehnya lagi, terkait persoalan PAW tujuh anggota DPRD Sarolangun yang pindah partai ini pihak eksekutif juga dikabarkan telah menyurati Gubernur Jambi untuk pengusulan SK terhadap tujuh anggota DPRD padahal proses sebagaimana diatur oleh undang-undang belum sama sekali dijalani di DPRD Sarolangun.

Kajari Sarolangun Ikhwan Nul Hakim SH, yang bertindak sebagai pengacara negara yang diundang DPRD Sarolangun bersama pihak Eksekutif di Gedung DPRD Sarolangun Senin (24/9) sore kemarin menjelaskan, pengangkatan seseorang dan diterimanya hak-haknya sebagai anggota dewan dan juga di berhentikannya seseorang dan tidak lagi menerima hak-haknya sejak diterbitkanya SK pengangkatan dan pemberhentian.

Berita selanjutnya >>