Advertisement
POLITIK

Mulyadi dan Cik Marleni Dilaporkan ke Bawaslu

LAPOR: Ketua Bawaslu Sarolangun Edi Martono saat dikonfirmasi wartawan. FOTO:WAHID

Dugaan Pelangaran Atministratif Pemilu

SAROLANGUN- Sidang dugaan pelanggaran administratif yang  bergulir di Bawaslu Sarolangun dengan Terlapor Syaihu Cs terus berlanjut. Belum tuntas perkara tersebut, kini Bawaslu kembali menerima laporan pelanggaran serupa yang dilaporkan partai Hanura.

Ketua Bawaslu Sarolangun, Edi Martono mengaku sudah menerima laporan perkara yaitu perkara  dugaan pelanggaran yang sama seperti apa yang dilaporkan oleh perkara sebelumnya, yaitu pelanggaraan yang dilakukan  anggota dewan diduga masih aktif di kursi DPRD dari partai Hanura yang sekarang nyaleg melalui partai lain.

“Tentang persidangan sekarang dugaan pelanggaan administratif tentang 7 anggota dewan diduga aktif kembali, dilaporkan ketua PDI Sahrul Gunawan, terhadap tiga anggota dewan aktif yang pindah parpol. Ini kami sudah lakukan sudah ketiga, dan putusan belum bisa kita sampaikan, dua anggota kami sedang koordinasi ke provinsi, putusannya tanggal 7 januari,” kata Edi Martono, Rabu (02/01) kemarin.

“Sekarang sudah masuk lagi laporan dari Hanura ada 2 dewan yang diduga masih aktif, yaitu Mulyadi dan Cik Marleni. Besok pagi kita laksanakan sidang pendahuluan. Berarti sekarang sudah ada lima orang dari tujuh orang anggota dewan tersebut,” katanya lagi.

Perlu diketahui, bahwa dua anggota dewan yang dilaporkan ini adalah Cik Marleni dari partai Hanura pindah ke partai golkar dan Mulyadi dari hanura ke paratai PKB.

Tuntutan pelapor (Partai Hanura-red) mendiskualifikasikan terlapor dari daptar calon tetap (DCT) pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun. Namun untuk membuktikannya  harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar para terlapor ini memang aktif sebagai anggota Dewan atau tidak.

“Ini lagi dikonfirmasi, dan ini memang jadi masalah di kabupaten Sarolangun, agak unik. Secara aturan untuk DCT, baik di PKPU atau perbawaslu mengatakan bahwa untuk dimasukkan DCT itu harus mengundurkan diri dari anggota dewan, dan ditegaskan lagi pengunduran diri itu tidak bisa ditarik kembali,” katanya. (Se31)