Meski Sudah Ditutup Sementara Oleh Pemkab, PT SPC Masih Melakukan Penambangan

Ilustrasi Aktivitas Penambangan Batu Bara. Photo: Google

SAROLANGUN-Pasca penutupan operasional PT Sluma Prima Coal (SPC) yang beroperasi di bidang pertambangan Batu Bara di kawasan Kecamatan Mandiangin, ternyata tidak seperti yang diharapkan.

Diduga tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, secara diam-diam PT SPC masih melakukan operasional terkait pertambangan dengan sembunyi-sembunyi alias kucing-kucingan.

Baca Juga : PT LSP Terancam Ditutup Paksa

Hal ini diakui oleh Asmara warga Rangkiling Simpang, ia meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk lebih tegas terhadap soal penutupan tersebut. Sebab perusahan yang sudah ditutup sementara oleh pemerintah ini karena tidak mengantongi izin limbah cair.

“Pemerintah harus tegas, jangan sampai perusahaan berani main kucing-kucingan dibelakang. Padahal pemerintah sudah menyetopnya ternyata di lapangan perusahaan masih melakukan operasional terkait pertambangan,” kata Asmara.

Ia meminta Pemkab untuk kembali turun mengecek hal tersebut. Karena saat ini perusahaan yang ditutup sementara terindikasi tidak mengindahkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Untuk diketahui, PT SPC ini diketahui tidak memiliki izin Limbah Cair terungkap saat Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri dan pihak BLHD Sarolangun turun ke lokasi perusahaan melakukan sidak.

Baca Juga : Garap PETI, Satu Alat Berat Diangkut Polres Sarolangun

“Sidak yang kita lakukan bersama pak Wabup, kita temukan dua perusahaan tidak mengantongi izin limbah cair yakni PT Sluma Prima Coaal (SPC) dan PT Marlin Sarantau Alam (MSA),”kata Kaban BLHD Deshendri usai sidak belum lama ini.

Selaian tidak mengantongi izin limbah cair, perusahan juga melakukan pelanggaran lingkungan berupa mengalihkan aliran anak sungai tanpa sepengethuan pemerintah.

“Maka dua perusahaan ini kita stop untuk sementara menjelang mereka mengurus izin limbah cair. Kalau tidak mereka harus siap menerima sanksi tegas sesuai dengan aturan PP 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air dan PP nomor 38 tahun 2011,”tegas Deshendri.(so9)

PILIH BERITA FAVORITE ANDA