Mantan Pejabat Sarolangun Incar Kursi Dewan

HUT: Tampak sejumlah mantan pejabat yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif hadir saat paripurna HUT Kabupaten Sarolangun. Poto:adi

Navarin: Harus Beritegritas dan Berpengalaman

SAROLANGUN-Fenomena menarik terjadi dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatang. Sejumlah mantan pejabat yang pernah mengabdikan diri di Kabupaten Sarolangun mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan DPRD Provinsi Jambi.

Berdasarkan Daftar Caleg Tetap (DCT) yang dirilis KPU Sarolangun belum lama ini, terdapat sejumlah nama mantan pejabat. Diantaranya, ada nama Drs H Pahrul Rozi, MSi, mantan Wakil Bupati Sarolangun periode 2011-2016 yang mencalonkan diri dari sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil IV (Limun, CNG dan Batang Asai) dari Partai Golkar. Kemudian H Hadami Aris mantan Camat Cemin Nan Gedang (CNG) mencalonkan diri dari sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil IV dari Partai Gerindra.

Kemudian di Dapil III Kecamatan Pelawan-Singkut ada nama Tato SIP mantan pejabat di Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian mencalonkan diri dari PKS. Ada nama Jarjis mantan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Singkut mencalonkan diri dari PKB. Di Dapil I Kecamatan Sarolangun Bathin VIII ada nama Abdul Razak mantan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bathin VIII mencalon dari PKS. Kemudian nama Hamdani Wahid mantan Pejabat di Pemkab Sarolangun mencalonkan diri dari Partai Berkarya.

Untuk DPRD Provinsi Jambi ada nama mantan Sekda M Basyari dan Hefni Zen mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dan pernah berkiprah disejumlah jabatan di Pemprov Jambi. Keduanya maju dari Partai Golkar. Ada juga nama H Maryadi Syarif mantan Bupati Sarolangun yang mencalonkan diri dari PKB.

Selain pejabat, sejumlah mantan Kades juga mencalonkan diri menjadi Caleg DPRD Sarolangun. Di Dapil I ada nama Mashuri mantan Kades Tanjung Kecamatan Bathin VIII yang bertarung dengan perahu Partai PDI Perjuangan. Di Dapil III ada nama Sumardayan mantan Kades Payo Lebar Kecamatan Singkut mencalon Caleg Partai Golkar. Akmal mantan Kades Penegah mencalon dari Partai Demokrat.

Di Dapil IV, ada nama Harkis, mantan Kades Teluk Rendah dan Harpi Azwen mantan Kades Tambang Tinggi Kecamatan CNG. Harkis mencalon dari Partai Demokrat dan Harpi Azwen mencalon dari PKB. Dari Batang Asai ada nama Iskandar Zulkarnain mantan Kades Raden Anom yang mencalonkan diri sebagai Caleg PDI Perjuangan. Serta di Kecamatan Limun ada nama Hamid mantan Kades Temenggung yang mencalokan diri dari PKS.

Dosen senior Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jambi yang juga Ketua Pengelola Universitas Jambi Kampus Sarolangun Drs H Navarin Karim, MSi, ketika diminta tanggapannya soal fenomena mantan pejabat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD mengatakan, terdapat aspek positif mantan pejabat mencalon sebagai anggota dewan. Yang pertama punya pengalaman di pemerintahan.

‘’Mudah-mudahan dengan pengalaman ini mereka lebih hati-hati lagi, dan tidak terjebak dengan kasus-kasus korupsi,’’ katanya saat dihubungi Senin sore (15/10).

Tapi, menurut Navarin, harus dilihat juga mantan pejabat yang maju itu, punya integritas atau tidak. Bisa saja mantan pejabat, tapi pernah tersangkut kasus dan itu bisa menjadi bumerang bagi yang bersangkutan.

‘’Yang maju harus mantan-matan pejabat yang tidak punya catatan artinya masih bersih,’’ tandasnya.

Kalau mantan tersebut punya integritas dan bersih, menurut Navarin ada peluang terpilih karena mereka-mereka ini punya pengalaman.

‘’Ketimbang kita memilih orang-orang baru yang tak punya pengalaman sama sekali. Kalau mereka yang maju tidak punya pengalaman, aduh..!! Kita ini masih sering trial and error atau mencoba-coba. Jadi pandangan saya lebih baik cari yang punya integritas dan pengalaman,’’ tegasnya.

Bahkan menurut Navarin, dirinya pernah menyarankan bagi partai-partai politik ketika dia mempromiskan Caleg-calegnya itu membuat buku pintar atau semacam buku panduan.

‘’Tidak usah dalam bentuk kemasan yang bagus, dalam bentuk setensil jadi. Tetapi seluruh Caleg yang dipromosikan itu dicantumkan jati dirinya termasuk pengalaman dan prestasi sehingga masyarakat bisa memilih dengan tepat,’’sebutnya.

Parpol saat ini katanya dalam mempromosikan Caleg hanya mebolehkan memasang baleho secara serentak atau bersama-sama sesuai dengan aturan KPU.

‘’Saya bilang itu (Baleho, red) tidak memberikan informasi. Lebih bagus dibuat semacam buku pintar tadi,’’ ucapnya.

Malah menurutnya, baleho tidak perlu atau ditiadakan saja. ‘’Lebih baik buku pintar, supaya masyarakat bisa menilai orang ini prestasinya begini. Termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman orgasnisasi kalau gak ada pengalaman organisasi akan susah. Padahal mereka mau menjadi anggota Parlemen. Parlemen artinya bicara,’’ pungkasnya.(so9)