Mantan Kepala BPN Sarko Diduga Manfaatkan Jabatan

JANGGAL: Tampak setifikat tanah yang dinilai janggal dimana tanggal pengukuran sama dengan tanggal penerbitan sertifikat. Poto:ist

 Sehingga Bisa Mengorbitkan Sertifikat Super Kilat

SAROLANGUN-Hal menarik disampaikan Manager PT Sinar Agung Persada Mas (SAPM) Desa Temenggung Kecamatan Limun terkait klaim kepemilikan lahan sawit perusahaan itu oleh dr Hernayawati warga Kota Jambi. H Budi Manager PT SAPM kepada sejumlah wartawan kemarin (23/5) menyebutkan, pihaknya mempertanyakan legalitas sertifikat hak milik nomor 1321 dan 1322 yang digunakan Hernayawati untuk mengklaim lahan perusahaan sekitar 20 hektar.

Menurut H Budi dalam dua sertifikat itu ada sejumlah kejanggalan, seperti tanggal surat ukur dan tanggal penerbitan sertifikat tanah. Dimana surat ukur tertera tanggal 15 Maret 2000 dan tanggal penerbitan juga pada hari yang sama yakni 15 Maret 2000.

‘’Masak tidak ada tenggang waktu antara pengukuran dan penerbitan sertifikat, hari itu diukur hari itu juga diterbitkan sertifikatnya,’’ tandas H Budi.

Sepengetahun H Budi dalam proses penerbitan sertifikat memakan waktu paling tidak 90 hari.

‘’Setelah diukur biasanya ada tempo waktu selama 90 hari dan ada juga pengumuman di media massa agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat, apakah itu sudah dilakukan. Kami mempertanyakan proses pembuatan sertifikat yang super kilat itu, dugaan kami ada kejanggalan,’’ tandas H Budi.

Anehnya lagi menurut H Budi, setelah terbit sertifikat 15 Maret 2000 atas nama Chairul Azwar, sekitar dua minggu kemudian ke dua sertifikat tersebut sudah dibalik nama menjadi Hernayawati yang tak lain adalah istri Chairul Azwar.

H Budi lagi-lagi menduga Chairul Azwar yang saat itu menjabat kepala BPN Sarolangun-Bangko memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi yakni menerbitkan sertifikat diduga tidak sesuai prosedur.

‘’Kejanggalan itu menimbulkan pertanyaan bagi kami, bukan hanya kami saja tentu masyarakat awam juga mempertanyakannya,’’ tandas H Budi.

Untuk itu H Budi berharap pihak terkait membatalkan sertifikat hak milik nomor 1321 dan 1322 sebab diduga ada kejanggalan dalam proses penerbitannya.

Sementara itu Kepala BPN Sarolangun melalui Kasi Hubungan Hukum Pertanahan M Yuni Paturnawan ketika ditemui harian ini terkait sertifikat hak milik nomor 1321 dan 1322 mengakui bahwa secara fisik ke dua sertifikat itu resmi dikeluarkan BPN.

‘’Itu memang dikeluarkan BPN, namun secara mendetail SOP dan prosedur dalam pengorbitan sertifikat sudah benar atau tidak, maka harus dilakukan pengujian’’ katanya saat ditemui di Kantor BPN Sarolangun Selasa (22/5).

Ketika ditanyakan apakah pernebitan sertifikat itu sudah syah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hokum? Iwan urung menjawab.

‘’Kalau soal prosedur penerbitan sertifikat, tentu saja harus diuji. Namun, yang berhak mengajukan permohonan pengujian tersebut adalah pihak yang berkepantingan atau pemilik lahan,”sebutnya.

Sementara pihak Chairul Azwar mapun Hernayawati, hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Informasi yang dirangkum harian ini, saat ini Chairul Azwar sudah pensiin dari BPN dan Hernayawati sendiri merupakan PNS di Pemprov Jambi.

Seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu, Hernayawati memberikan kuasa kepada Lembaga Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Indonesia. Melalui suratnya yang ditujukan kepada PT SAPM, Badan Penelitian Aset Negara akan mengadakan kegiatan pemasangan bender atau spanduk di lokasi areal kebun kelapa sawit milik PT SAPM yang diklaim sebegai hak milik dr Hernayawati.

Nugroho dari Badan Penelitian Aset Negara, kepada wartawan (13/05), menyebutkan pihaknya akan melakukan pemasangan bender atau spanduk berdasarkan sata surat-surat sertifikat atas nama dr Hernayawati yang sudah dicek dan akurat.(so9)