KPU Sarolangun Klaim Tidak Melanggar Administrasi Pemilu 2019

Teks Poto: Ali Wardhana saat membacakan eksepsi di persidangan. Foto: Adi

 Proses Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Berlanjut di Bawaslu

SAROLANGUN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarolangun menjawab langsung atas permohonan pelapor, yakni Muhammad Syaihu melalui kuasa hukum, Samratul Fuad di sidang dugaan pelanggaran Administratif Pemilu 2019 yang digelar di Bawaslu Sarolangun, Rabu (17/10), kemarin.

Dalam eksepsi dan dalam pokok perkara atas jawaban KPU terhadap permohonan pelapor, KPU menilai permohonan pelapor tidak jelas. Pernyataan ini disampaikan oleh komisioner KPU, Ali Wardana di persidangan.

Menurut Ali Wardana, surat pendaftaran PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 di KPU Sarolangun dan LADK PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Sahrial Gunawan sebagai Ketua dan Tarmizi sebagai bendahara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami beralasan, bahwa dalam proses penerimaan pencalonan DPRD Kabupaten Sarolangun oleh PDI Perjuangan 2019 sudah mengacu pada surat PDI Perjuangan Nomor 05.04-c/kpts-dpc/dpp/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang penyusunan struktur dan komposisi DPRD PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun yang tertera pada Website KPU (kpu.go.id),’’ katanya.

“Proses pencalonan yang dilakukan KPU sesuai dengan aturan dan sah secara aturan dan tidak melanggar administrasi Pemilu 2019. Dugaan pelanggaran adminitrasi Pemilu  2019 terhadap  calon sementara  PDI Perjuangan pada bulan Juli 2018 adalah tidak benar. Karena KPU telah melakukan tahapan dalam penetapan DCS sesuai dengan prosedur yang ada pada PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD,”terangnya.

Dijelaskan Ali Wardana, KPU sudah mengumumkan jadwal dan syarat pendaftaran anggota DPRD, pada tangal 1-3 Juli 2018. PDIP mendaftar 17 Juli 2018 pada pukul 17.17 WIB atas nama penghubung Murlian. Kemudian, Syarat pendaftaran PDI Perjuangan ke  KPU sudah diteliti sesuai dengan pedoman tekhnis KPU RI.

“Dalam penilitian keabsahan DCS tersebut, KPU juga meneliti keabsahan  SK DPP PDIP  Nomor 05.04-c/kpts-dpc/dpp/VIII/2017 dengan cara menyandingkan hard copy SK dengan data yang ada di website KPU ternyata benar, itu adalah sama,”bebernya.

Ditambahkan Ali Wardana, pada tangal 12 Agustus hinga 21 Agustus 2018 KPU menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS yang diumumkan melalui spanduk dan benner di media masa. Ternyata tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS PDIP yang  ditetapkan.

“Begitu juga dengan dugaan pelanggaran dalam penetapan DCT PDIP serta dugaan pelanggaran LADK PDI Perjuangan itu juga dinilai tidak benar karena KPU telah menetapakn DCT sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar administrasi,”tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU, Muhammad Fakhri di persidangan meminta agar majelis menerima eksepsi terlapor, dalam pokok perkara dan menyatakan KPU Sarolangun tidak melakukan pelanggaran administratif  Pemilu 2019, menyatakan LADK PDI Perjuangan yang ditandatangani Sahrial Gunawan dan bendahara Tarmizi sah dan sudah memenuhi syarat serta menyatakan PDI Perjuangan tetap dalam DCT Pemilu 2019.(so9)