KPK RI Mulai Bidik ULP Tanjabbar

Terkait Dugaan Pengaturan Tender
KUALATUNGKAL – Menanggapi kisruh proses tender antara pihak kontraktor dengan pihak ULP dan Pokja Kabupaten Tanjabbar yang diduga telah diatur atau melakukan kecurangan sehingga  berbuntut ke ranah hukum, karena ULP Tanjabbar telah dipolisikan oleh Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Tanjabbar.
Sehingga permasalahan tersebut sudah sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terlebih KPK RI Telah menyepakati kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempertegas peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Satgas Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Nasution, membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah  melakukan pendampingan.
Bukan hanya ULP, KPK RI juga telah melakukan pendampingan kepada SKPD dalam konteks pembangunan aplikasi e-planning, e-budgeting, perizinan online, pemberdayaan APIP, optimalisasi pajak desah. “Koordinasinya dalam bentuk pendampingan ini diberikan kepada seluruh daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, jadi bukan hanya Kabupaten Tanjabbar saja,” ujarnya.
Karena itu, Ia kembali mengingatkan ULP maupun SKPD soal pendampingan yang diberikan KPK. “Terutama ULP Kabupaten Tanjab Barat, dalam hal ini harus melakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Terkait dugaan adanya permainan di ULP dalam pengaturan tender proyek, Ia menegaskan bagi siapapun dan apapun kasusnya yang salah atau yang berhubungan dengan Korupsi jangan segan segan melaporkan ke KPK.  “Dengan syarat jika memiliki bukti, silahkan lapor ke KPK,” tegas Kepala Satgas Korsupgah KPK RI yang akrab disapa Choki itu melalui aplikasi pesan Whatsapp.(So29/Tim